Fakta Terkait Bebasnya Mantan Bos PLN Sofyan Basir

Sofyan Basir Bebas
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Penasihat hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo mengatakan bahwa pihaknya siap jika KPK melakukan kasasi. Namun, Sofyan harus dibebaskan lebih dahulu sesuai dengan perintah majelis hakim.

img_title KPK Respons Pernyataan Raffi Ahmad soal Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni

"Kalau bebas murni kasasi, kita siap saja. Kan kasasi itu bukan soal fakta lagi yang dipersoalkan tapi penerapan hukumnya," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

ICW dorong KPK

img_title Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

Adapun Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa dengan putusan Pengadilan Tipikor terhadap Sofyan Basir karena nama mantan bos PLN itu sudah berkali-kali disebutkan dalam sejumlah persidangan dengan terdakwa sebelumnya. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, itu merupakan bukti kuat Sofyan terlibat.

Di samping itu, menurutnya, vonis bebas itu merupakan bentuk lain atas pelemahan terhadap KPK. Karena itu, ICW mendorong Jaksa KPK melakukan upaya hukum kasasi ke MA.  

img_title KPK Dalami Proyek Satpol PP hingga 16 Dinas di Pemkab Klaten, Khususnya Hasil Tambang Galian C

"Nama Sofyan sering disebut dalam persidangan oleh terdakwa sebelumnya, maka kita dorong agar Jaksa KPK sesegera mungkin lakukan upaya hukum kasasi ke MA," ucap Kurnia.

Posisi Sofyan di PLN

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara soal bebasnya mantan bos perusahaan BUMN listrik itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya menghormati proses hukum tersebut. Namun soal peluang Sofyan menduduki jabatan sebelumnya di PLN, Erick mengatakan bahwa hal itu tergantung Tim Penilai Akhir (TPA).

Menurutnya, jika Sofyan lolos seleksi, maka akan ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Karena penentuan direksi harus melalui TPA," ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor

KPK mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNP saat melakukan pemeriksaan Sekertaris Utama BNPB berinsial R.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut