Ahok Bakal jadi Komisaris Pertamina, Pengamat: BUMN Bukan Sapi Perahan

Basuki Tjahaja Purnama saat mengurus administrasi pembebasan di Rutan Mako Brimob Depok, 24 Januari 2019.
Sumber :
  • Twitter.com/@TetapAhokDjarot

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk memimpin salah satu perusahaan pelat merah. Ahok menyambangi kantor BUMN, Rabu 13 November 2019.

Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku siap ditempatkan di BUMN mana saja. Sebab bisa kembali mengabdi untuk negara. Isu yang berkembang Ahok bakal menduduki komisaris Pertamina.

Rencana penunjukan Ahok menuai pro-kontra. Pengamat politik mengingatkan BUMN bukan sapi perahan partai politik, makanya harus memilih figur yang tepat.

Hasto dan Ahok Sampaikan Pesan Megawati untuk Politisi Muda

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, sebaiknya Jokowi memahami sentimen publik. Selain itu hindari memilih orang berpolemik.

"Pertama kalau bisa jangan dipilih yang berpolemik. Karena akan mengganggu citra pak jokowi juga. Jangan mengganggu sentimen, perlu menjaga emosi publik dikelola dengan baik," kata Pangi kepada VIVA.co.id, Kamis 14 November 2019.

Ruko Milik Ahok di Medan Terbakar, Tiga Orang Alami Luka Bakar

Pangi menyarankan, alangkah baiknya Jokowi dan menterinya memilih sosok yang berkompeten, memiliki rekam jejak alias track record yang baik untuk pengelolaan BUMN ke depan.

"Pilih lah yang tidak berpolemik. Pilih lah yang ber-track record yang bagus. Punya kapasitas dan integritas. Jauh lebih penting, pak Jokowi harus memahami BUMN bukan sapi perahan partai, bukan ATM partai," ucapnya. 

Pangi menyarankan, Jokowi mesti berani berkonfrontasi dan menyelamatkan BUMN agar tidak merugi dari tahun ke tahun.

“Ketika masyarakat lagi susah-susah, premi dibebankan ke masyarakat, untuk apa gunanya BUMN jika hanya untuk bagi-bagi bancakan partai politik. Pak Jokowi harus menempatkan orang-orang yang punya mempunyai kapasitas. Agar BUMN tidak jadi beban negara," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya