Reformasi Kultural ala Jenderal Idham Azis

Serah terima jabatan Kapolri dari Tito Karnavian ke Idham Azis di Depok, Jawa Barat.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

VIVA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyambut baik rencana Kapolri Jenderal Idham Azis, yang salah satunya, mengajak seluruh kepala daerah untuk melapor apabila ada kapolres yang berani meminta jatah proyek dalam pembangunan di daerah.

Guyonan Idham Azis: Saya Goblok Saja Jadi Kapolri, Gimana Pinter

“Arahan Kapolri adalah arahan yang baik. Saat ini Polri masih harus membenahi diri, khususnya reformasi kultural,” kata dia kepada VIVA, Jumat, 15 November 2019.

Poengky menjelaskan reformasi kultural yaitu reformasi untuk mengubah watak anggota Polri menjadi lebih humanis. Tidak lagi melakukan kekerasan berlebihan, tidak arogan, dan melaksanakan hidup sederhana. Tujuannya agar praktik-praktik buruk anggota Polri yang lazim dilakukan di masa lalu harus dihentikan.

Kapolri Penuhi Janji Tangkap Penyiram Air Keras ke Novel, Ini Faktanya

Ia juga mengingatkan, apabila Kapolres meminta proyek untuk memperkaya diri sendiri itu tidak boleh. Tetapi, apabila pemerintah daerah memberikan dana hibah dari APBD untuk keperluan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurut Poengky, diperbolehkan.

Sebab, ada aturan hukumnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kapolri. “Dan memang pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerahnya. Mohon bisa dibedakan, ya,” jelasnya.

Kasus Novel Lewati Deadline, Jokowi Minta Kapolri Segera Ungkap Pelaku

Dengan demikian, Poengky melihat pemerintah daerah tetap harus mendukung kamtibmas yang dikawal Polri antara lain memberikan hibah tanah dan bangunan, yang misalnya digunakan untuk membangun kantor Mapolres atau pusat komando atau benda bergerak, seperti motor patroli untuk Babinkamtibmas Polri.

“Untuk pengamanan pilkada, maka kepala daerah melalui persetujuan DPRD juga memberikan dana hibah yang berasal dari APBD untuk operasi keamanan guna menjaga kamtibmas dan menyukseskan proses pilkada,” kata Poengky.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Idham Azis di depan para Kapolres dan Kapolda se-Indonesia mewanti- wanti untuk tidak meminta proyek yang menghambat pembangunan di daerah. Ia tak ingin lagi mendengar ada aparat hukum di daerah menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah tersebut.

"Bukan rahasia umum lagi. Banyak juga Kapolres minta proyek. Ini bagian masalahnya. Ada konspirasi. Gubernur, wali kota/bupati silahkan hubungi saya. Nanti saya carikan pemain cadangan," tegas Idham Azis.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya