- VIVA/Yasir
VIVA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana untuk menghapus ujian nasional atau UN. Organisasi massa Islam yang konsen di bidang pendidikan, Muhammadiyah mengatakan soal kebijakan pendidikan tersebut perlu dikaji bersama-sama.
"Soal kebijakan-kebijakan pendidikan itu perlu saksama, mau meninjau atau tidak itu saya yakin hasil dari kajian bersama," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, 4 Desember 2019.
Tapi, Haedar berharap agar ada kontiunitas karena masalah pendidikan itu masalah yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun lift skill yang kaya.
"Tentunya niatnya baik untuk menyempurnakan sistem, tapi kami harapkan bahwa soal ujian nasional, kemudian soal ujian sekolah berstandar nasional dan macam macam kami harapkan dikaji saksama," ujarnya.
Ia meyakini, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak untuk agar sistem itu semakin lama semakin bagus.
"Supaya tidak ada kesan bahwa ganti menteri ganti kebijakan, nah disitu lah saya pikir kita perlu mengkaji secara komprehensif," ujarnya.
Tentunya, kata dia, Muhammadiyah akan akan memberikan masukan soal pendidikan kepada pemerintah. Tapi, lebih detail masukan yang akan disampaikan belum dijelaskan secara lengkap.
"Muhammadiyah tadi sudah mulai menyusun formula, sama majelis pendidikan dasar dan majelis pendidikan tinggi nanti kita sampaikan langsung ke pak menteri," tuturnya.
