Komitmen Jokowi soal Penyelesaian Kasus HAM Masih Diragukan

Joko Widodo didampingi Ma'ruf Amin umumkan Kabinet Indonesia Maju
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro

VIVA –  Publik meragukan kemampuan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia di masa lalu. Hal tersebut dinyatakan dalam hasil survei yang dilakukan Komnas HAM, yang dirilis Rabu, 4 Desember 2019. 

Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor

Survei itu secara spesifik mengangkat lima kasus pelanggaran HAM berat sebelum era reformasi. Kelimanya adalah; Peristiwa 1965, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Penculikan Aktivis 1997-1998, Penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan 1998.

"Publik meragukan kemampuan pemerintah Jokowi - Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis," kata Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam di Kantor Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2019 dilansir dari VIVAnews.

Tim Cook Puts Investment to Build Apple Developer Academy in Indonesia

Anam menyampaikan, kegiatan survei yang bekerja sama dengan Litbang Harian Kompas ini, menjabarkan sebanyak 51,7 persen responden tak yakin pemerintahan Jokowi mengungkap penculikan aktivis 1998.

Kemudian, 42,7 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Kerusuhan 1998. Selanjutnya, 42,6 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Petrus. Lalu, 41,8 persen tak yakin penyelesaian kasus Penembakan Trisakti-Semanggi 1998, serta, 40,9 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Peristiwa 1965.

Government to Form Special Task Force for Handling Online Gambling

Menurut Anam, keraguan publik atas penyelesaian kasus kejahatan manusia masa lalu lantaran terhambat kepentingan politik.

"Nuansa politis dianggap sebagai hambatan terbesar pemerintah Jokowi - Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu," ujar dia.

Untuk diketahui survei terkait harapan publik terhadap penyelesaian pelangggaran HAM masa lalu di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selesai dirampungkan Komnas HAM dan Litbang Kompas sejak 15 November 2019. Adapaun metodologi penelitian yang digunakan yakni kualitatif survei dan wawancara tatap muka.

Sebanyak 1.200 responden diambil sebagai sampel yang tersebar di 34 provinsi dengan sampling error kurang dan lebih 2,8 persen. Responden tersebut merupakan laki-laki dan perempuan dengan proporsi 50:50 dari usia 17 sampai 65 tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya