Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati, KPK Tunggu Diterapkan

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Presiden Joko Widodo setuju bila dalam undang-undang ada aturan mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di SMKN 57 Ragunan, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2019.

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Dalam sesi tanya jawab, seorang siswa menanyakan ke Jokowi, kenapa tidak ada hukuman mati untuk pelaku korupsi. Menurut Jokowi, memang dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang mengatur hukuman mati.

Meski demikian, Presiden Jokowi setuju jika ada tambahan pasal hukuman mati. Presiden menegaskan, hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan bila masyarakat menghendaki. Tapi karena menyangkut legislasi, maka pemerintah tidak bisa menetapkan sendiri. Butuh DPR untuk membahas dan menyepakati.

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

"Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif," katanya.

Dengan tegas Jokowi menyampaikan, bahwa Pemerintah telah siap jika memang revisi uu dilakukan dengan inisiatif dari pemerintah. Baginya, itu akan dilakukan jika masyarakat menginginkan.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

"Bisa saja (inisiatif pemerintah) kalau memang itu kehendak masyarakat," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 

Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi langsung merespons pernyataan Presiden Jokowi  yang setuju para koruptor dihukum mati. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, dalam undang-undang sudah ada mekanisme itu. Karena itu, dia justru mengingatkan penerapannya nanti. Lalu kenapa hukuman mati para koruptor itu tidak diberlakukan.

"Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan, jadi syaratnya sudah memenuhi atau belum jadi kalau satu saat memenuhi ya diterapkan saja," katanya.


Jokowi Tak Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi di KPK

Tapi kehadiran Jokowi di SMKN 57 ini memang memunculkan banyak pertanyaan. Kenapa Jokowi justru tidak hadir dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

Jokowi mengatakan, selama lima tahun ke belakang ia selalu hadir. Namun 2019 ini tidak hadir karena memberi kesempatan kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

"Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagilah masa setiap tahun saya terus," kata Presiden Jokowi, di SMKN 57 Jakarta.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin tiba di gedung acara pukul 09.05 WIB, dengan mengenakan baju batik lengan panjang warna hijau.

Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Kemudian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Tiga menteri adu acting dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia.

Pentas Drama Prestasi Tanpa Korupsi

Di hadapan Presiden Jokowi, sejumlah menteri mengubah penampilan mereka. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya, menjadi tukang bakso. Sementara  Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Wisnuthama menjadi anak SMA.

Dalam dialog drama itu, Erick sempat menyinggung kasus yang tengah ramai dibicarakan warga, yakni soal penyelundupan Harley dan Brompton yang dilakukan oleh mantan Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnuthama, juga demikian. Bahkan sesekali melontarkan candaan. Ketika memesan bakso ke Erick Thohir. "Bakso satu, pake akhlak," katanya disambut tawa.

Wisnu bahkan juga mendukung Erick, yang sebelumnya memarahi Bedu yang ingin masuk kuliah dengan nepotisme. Erick panjang lebar menasihati Bedu hingga Sogi. "Sikat bang, kayak itu Menteri BUMN yang nyikat-nyikatin," kata Wisnu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya