Ujian Nasional Dihapus, Begini Respons Anies dan Muhadjir Effendy

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Sumber :
  • VIVA/FajarGM

VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 mendatang. Jika sesuai dengan rencana maka tahun depan menjadi UN terakhir yang dilaksanakan. 

PKS Berterima Kasih kepada Anies-Cak Imin dan Merasa Bangga Jadi Koalisi Perubahan

Nadiem akan mengubah UN menjadi Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. 

Rencana penghapusan UN ini pun mendapat respons dari dua mantan mendikbud, yakni Muhadjir Effendy dan Anies Baswedan. Muhadjir menggantikan Anies saat terjadi reshuffle jilid II di Kabinet Kerja. pada 2016 Muhadjir saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Anies merupakan gubernur DKI Jakarta.  

Presiden PKS: Saatnya Pak Anies Mendukung Kader PKS untuk Maju di Pilkada DKI

Muhadjir setali tiga uang dengan rencana Nadiem menghapus UN. Menurutnya, UN sudah lama diterapkan sehingga perlu dievaluasi. 

"Jadi Ujian Nasional kan ada bentuk evaluasi kalau menurut UU Sidiknas. Evaluasi yang dilakukan oleh guru, kemudian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yang ketiga oleh negara," kata dia, dikutip dari VIVAnews

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Rosan: Mari Bersatu Wujudkan Indonesia Emas

Muhadjir pun tak mempermasalahkan soal nama pengganti UN. Namun metodenya tentu saja berbeda dengan UN sebelumnya lantaran akan dimodifikasi dan diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Sementara Anies respons Anies lebih memilih tidak mengomentari soal penghapusan UN tersebut. Baginya, tak etis untuk mengomentari kebijakan menteri saat ini. 

"Mohon maaf, saya tidak mau ikut mengomentari. Saya menghormatinya," ucap dia. 

Karena itu, dia belum bisa mengungkapkan rencana ke depan Pemerintah DKI Jakarta jika kebijakan tersebut diberlakukan. Namun dia mengaku menghargai hal itu.  
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya