- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Tujuannya adalah bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD untuk membahas masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Prabowo menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Mahfud MD adalah untuk membahas sejumlah kontrak lama pembelian alutsista. Pasalnya, beberapa kontrak lama tersebut dinilai bermasalah.
"Ada masalah dengan beberapa kontrak lama di luar negeri," katanya, dikutip dari VIVAnews.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan perintah untuk mengkaji ulang sejumlah kerja sama pembelian alutsista. Beberapa kontrak kerja sama alutsista itu dianggap nilainya kemahalan.
"Masalah alutsista ddianggap terlalu mahal sedang ditinjau kembali. Kita sudah review," ujarnya.
Prabowo pun menyatakan bahwa Jokowi meminta dirinya untuk melakukan negosiasi kembali. Karena itu, dia akan melaksanakannya.
Soal detail kontrak kerja sama yang akan dikaji ulang, baik soal pembelian jenis alutsista dan dengan negara mana, dia enggan mengungkapkan. Namun, dia mengatakan, semua masalah soal alutsista akan dipaparkan secara detail ke Jokowi pada pekan depan.
"Saya telah melaporkan dan minggu depan saya akan mengundang beliau kesempatan pertama untuk ke Kementan dan kita akan paparkan lebih rinci kondisi yang ada. Tapi secara sepintas sudah lapor beliau masalah-masalah pokok yang dihadapi, yang penting-penting saja," tuturnya.
Sementara sebelumnya, Prabowo pernah mengatakan bahwa akan meningkatkan industri pertahanan menjadi lebih baik dan mandiri lagi. Caranya lewat politik anggaran karena penting untuk menjamin kedaulatan negara dan mejaga supaya aset Indonesia tak dicuri negara lain.
"Ini yang sedang saya perjuangkan supaya kita juga bisa anggaran ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita, menjaga wilayah kita mengamankan kekayaan, kita supaya tidak dicuri bangsa-bangsa lain," ucap Prabowo.
Upaya meningkatkan anggaran dilakukan lantaran anggaran industri pertahanan Indonesia, menurut dia, kecil jika dibanding dengan negara tetangga. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp131,2 triliun.
"Jadi anggaran kita di Asia Tenggara terkecil dibanding negara tetangga kita," ujarnya.
