Dugaan Korupsi Jiwasraya, KPK Gandeng BPK

Gedung KPK.
Sumber :
  • vstory

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

img_title Anggota VI BPK Fathan Subchi Meninggal Dunia saat Tugas di Moskow

"Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020 dilansir dari VIVAnews.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan apabila tidak ada konfirmasi yang jelas terkait dugaan korupsi di perusahaan tersebut.

img_title KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Usai Geledah Kantor BPK Jateng

"Penyidikan apabila tidak ada konfirmasi yang jelas dan tentu ini akan kita bahas dengan bapak. Saya sudah berhubungan dengan bapak untuk tindaklanjut dari pada Asabri itu," kata Firli.

Kasus korupsi di perusahaan asuransi militer pelat merah itu terungkap, setelah Menko Polhukam  Mahfud MD membeberkannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat lalu. 

img_title Buntut Temuan BPK, BGN Kembalikan Rp160 M ke Kas Negara: dari 79 SPPG

Menurut Mahfud, nilai korupsi dalam skandal Asabri tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jiwasraya. 

“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya di atas Rp10 Triliun,” kata Mahfud.

Untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut, Mahfud berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Namun Mahfud belum memastikan waktu pemanggilan tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Temuan ini menambah daftar kebobrokan perusahaan asuransi pelat merah, setelah kasus serupa terendus di PT Asuransi Jiwasraya. 

Dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp13,7 Triliun. Hal ini terjadi lantaran Jiwasraya mengalami gagal bayar polis asuransi yang mereka jual, yang nilainya mencapai Rp12,4 Triliun.

Ilustrasi - aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun

DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut