- VIVA.co.id/ Diza Liane Sahputri
VIVA – Helmy Yahya dicopot dari jabatanmya sebagai Direktur Utama TVRI, padahal jabatan Helmy baru selesai pada 2022. Alasannya, Helmy tak menjelaskan alasan program siaran berbayar seperti hak siar sepak bola Liga Inggris.
Akhirnya, Helmy mengakui Dewan Pengawas TVRI mencopotnya karena program Liga Inggris. Menurut dia, siaran berbayar tersebut dipertanyakan karena programnya membutuhkan biaya yang besar.
Ada beberapa cerita dari pencopotan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI, seperti dikutip dari VIVAnews.
Gara-gara Liga Inggris
Helmy mengatakan, alasan Dewan Pengawas mencopotnya dari jabatan Direktur Utama TVRI, di antaranya program Liga Inggris. Padahal, TVRI ingin punya program andalan yang menarik bagi penonton.
"Semua stasiun di dunia kepengen memiliki sebuah program killer content atau monster content atau locomotif content, yang membuat orang menonton," kata Helmy.
Maka dari itu, dia menggandeng atau kerja sama dengan Mola TV untuk bisa menyiarkan pertandingan Liga Inggris di TVRI. Menurutnya, TVRI bisa menyiarkan laga sepak bola dunia itu merupakan rezeki.
"Saya cuma jawab ini rezeki anak soleh," ujarnya.
Program Liga Inggris lapor Dewas
Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Apni Jaya Putra mengatakan, penayangan Liga Inggris telah dilaporkan juga oleh Helmy kepada Dewan Pengawas. Sehingga, dianggap tidak ada masalah dalam proses penayangannya.
"Secara administratif Liga Inggris dilaporkan kepada Dewas tanggal 17 Juli 2019," kata Apni.
Apalagi, kata dia, saat launching Liga Inggris juga Ketua Dewan Pengawas hadir. Menurut dia, memang Dewan Pengawas memberikan sejumlah arahan terkait penayangan.
"Salah satunya meminta penayangan ini mampu menunjukkan nilai yang baik, serta membangkitkan motivasi bagi sepakbola nasional," ujarnya.
Tak ada penyimpangan
Selama menjabat sebagai Direktur Utama TVRI, Helmy melakukan rebranding TVRI menjadi televisi milik pemerintah lebih keren dari sebelumnya. Sehingga, para karyawan bangga memakai baju TVRI.
"Rebranding buat TVRI lebih keren dari segala hal, karyawan bangga pakai pakaian TVRI," kata Helmy.
Menurut dia, anggaran untuk TVRI tersebut tidak ada yang tidak sesuai. Namun, para direksi akhirnya berkreativitas dalam mengembangkan anggaran yang ada. Tetapi, tidak melakukan penyimpangan.
"Tidak ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan bisa disemprit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kami kan konsultasi," ujarnya.
Di samping itu, Helmy mengklaim gaji para karyawan TVRI selalu bisa dibayar, tapi untuk honor memang harus disusun dahulu pertanggungjawabannya, kemudian baru dibayarkan.
Kantor Dewas disegel
Buntut dari pencopotan Helmy Yaha, akhirnya kantor Dewan Pengawas TVRI disegel oleh sejumlah orang yang merupakan karyawan televisi pemerintah tersebut. Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin, mengaku tidak mengetahui peristiwa penyegelan tersebut termasuk apa motif karyawan melakukannya.
Menurut dia, penyegelan kemungkinan dilakukan pada Kamis malam, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau pukul 20.00 WIB. Sebab, ia kemarin pulang paling akhir sekitar pukul 19.00 WIB belum ada penyegelan.
"Jadi sekitar jam 19.30 WIB-20.00 WIB, Sekertariat Dewas yang masih bekerja diminta untuk keluar dan ruangannya disegel dengan kertas merah oleh inisiatif sebagian karyawan," kata Arief.
Akhirnya, Arief merasa terganggu dan tidak nyaman kantornya disegel. Sehingga, sejumlah karyawan mencopot lagi segel tersebut.
"Ya sekretariat sedang bekerja, jadi terganggu dan menghentikan pekerjaannya," ujarnya.
