- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengangkat mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KPS), Ali Mochtar Ngabalin sebagai Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Selain Ngabalin, ada beberapa nama lainnya yang diperkenalkan sebagai penasihat menteri serta komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP, saat rapat koordinasi KKP RI di Sentul, Bogor pada Senin, 20 Januari 2020.
"Dengan mengucap Bismillah, saya membuka rakor sekaligus memperkenalkan para Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik kepada keluarga besar KKP," kata Edhy seperti dikutip dari akunnya di Instagram pada Selasa, 21 Januari 2020.
Menurut dia, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik akan menjadi ujung tombak KKP dalam berkomunikasi dengan stakeholder, baik nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.
"Sedangkan, Penasihat Menteri akan memberi nasihat dan masukan agar langkah-langkah yang diambil dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah. Kebijakan yang dihasilkan KKP harus berdasarkan kajian ilmiah dan kajian akademis sesuai dengan budaya kita," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari laman kkp.go.id, ada 22 pejabat yang diangkat secara resmi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, 13 orang menempati kursi penasihat menteri serta sembilan orang menjadi komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP.
Baca juga: Roy Suryo Sebut Kereta Cepat Bohongan alias Kecebong
Adapun pengangkatan penasihat menteri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP:
Penasihat Menteri:
1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)
2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)
3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)
4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)
5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)
7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)
8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)
9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)
10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)
11. Effendi Gazali (anggota/pensihat bidang komunikasi publik)
12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)
13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan)
Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:
1. Muhammad Yusuf (pembina)
2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3. Yugi Prayatna (pembina)
4. Effendi Gazali (ketua)
5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8. Welnaldi (sekretaris)
9. Bunga Kejora (wakil sekretaris)
