- wikipedia
VIVA – Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dikabarkan gagal membayar gaji karyawan dan beberapa vendor. Sementara TVRI telah melakukan melakukan pembelian hak siar Liga Inggris sebesar Rp126 miliar, yang mengakibatkan perusahaan pelat merah itu memiliki utang membengkak.
Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, menjelaskan program Liga Inggris dalam tayangan TVRI menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya. Sebab, tagihan dan pajak program itu mencapai Rp27 miliar.
Gagal bayar karyawan
"Yang menjadi permasalahan. Pada tahun lalu, disampaikan terjadi gagal bayar gaji karyawan dan beberapa vendor. Sekitar total kalau saya tidak salah Rp9 miliar plus beberapa Rp13 miliar," kata Pamungkas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 21 Januari 2020 dilansir dari VIVAnews.
Ia menambahkan ada juga biaya rebranding yang tidak dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2020. Akibatnya, baik gaji maupun rebranding malah diambil dari program dan berita.
"Maka ini diambilkan dana dari program dan berita. Akibatnya, adalah tidak terselenggaranya acara secara maksimal. Karena sampai Juli dana sudah habis," kata Pamungkas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.
Menurutnya, TVRI sebagai TV publik harus memberikan hak info publik, tayangan yang baik, mendidik, membangun wawasan kebudayaan.
"Ini kalau tidak diselesaikan sejak awal, ini akan gulir terus," kata Pamungkas.
Kontrak liga Inggris sangat pelik
Pamungkas menjelaskan, tayangan luar negeri itu sangat pelik dalam kontrak-kontraknya. Lalu, pada 16 Juli, ada surat dari direksi memberikan beberapa informasi tanpa ada data-data pendukung kontrak.
"Surat ini sedikit sumir, tanggal 17 Juli Dewas mengadakan rapat, untuk meminta penjelasan direksi mengenai surat tersebut. Ternyata alhamdulillah pada tanggal tersebut direksi memenuhi keinginan Dewas kemudian memberikan penjelasan tanpa dokumen dan tanpa seluruh hal-hal terkait yang kita mintakan. Hanya diberi penjelasan," kata dia.
Selanjutnya, pada 18 Juli, Dewas melayangkan surat yang mengharuskan direksi menaati peraturan perundangan dan tertib anggaran. Termasuk bagaimana kontrak, studinya, TOR-nya dan pembiayaannya.
Dewas tidak terima kontrak
"Pada penayangan perdana 10 Agustus. Kemudian, Dewas tidak menerima beberapa kontrak, maupun penjelasan yang terkait Liga Inggris mulai Agustus sampai Oktober melalui surat," kata Pamungkas.
Ia menjelaskan Dewas hanya menerima perjanjian induk. Lalu, pada 31 Oktober, TVRI mendapatkan tagihan atas penayangan Liga Inggris.
"Kami mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober. Adanya tagihan invoice dari GMV (Global Media Visual) untuk Liga Inggris dengan pajak senilai Rp27 miliar dan jatuh tempo pada 15 November 2019," kata Pamungkas.
Padahal, dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 disepakati dan disahkan oleh Dewas, pada tahun 2019 tidak terdapat anggaran pembayaran. Lalu, pada RKAT 2020 juga tidak ada rencana pembayaran.
"Kemudian, ada potensi yang lain. Sesuai dengan kontrak pada tahun 2020 TVRI terdapat kewajiban bayar utang Liga Inggris itu Rp27 miliar. Yang akan di carry over tahun 2020 plus akan ada tagihan US$1,5 juta atau Rp21 miliar di luar pajak (jika ditotal Rp48 miliar)," kata Pamungkas.
Ia menambahkan pada September 2020 akan ada tagihan lagi senilai US$1,5 juta atau senilai Rp21 miliar di luar pajak. Karena tak ada dalam RKAP maka tak bisa dibayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Sehingga terdapat kewajiban yang harus bayar. Ini belum gagal bayar ya. Karena tidak ada di RAKP, kemungkinan tidak bisa dibayar PNBP, karena PNBP tak bisa bayar utang senilai Rp69 miliar, belum termasuk pajak, belum termasuk biaya-biaya lain," kata Pamungkas.
