- ANTARA FOTO/Winda Wahyu Fariansih
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bulan-bulanan warga karena ibu kota kembali direndam banjir pada Selasa, 25 Februari 2020. Tapi, ada juga yang membelanya. Sebab, penanganan banjir di DKI tidak 100 persen menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jakarta.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta bersinergi mencari solusi untuk menangani agar DKI tidak lagi terendam banjir. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu pernah janji.
"Semaksimal mungkin kewenangan Pemda DKI di soal banjir ini tolong dikerjakan Mas @aniesbaswedan. Demikian juga Pak @jokowi yang dulu berkata ‘masalah banjir dan macet Jakarta akan selesai kalau jadi Presiden’. Tolong dibuktikan. Sinergilah kalian! Tambah parah banjir ini, rakyat jadi korban," kata Jansen lewat Twitter yang dikutip pada Rabu, 26 Februari 2020.
Menurut dia, persoalan banjir Jakarta sekarang ini tumpang tindih. Maka, perlu dilakukan legal audit dengan membuka semua peraturan yang ada lalu sampaikan kepada publik.
"Mana kewenangan Pemda DKI, mana yang jadi kerjaan Pemerintah Pusat. Biar tidak terus saling menyalahkan, dan bisa dinilai siapa yang tak maksimal kerjakan tugasnya!," ujarnya.
Saat ini, kata dia, yang dibutuhkan warga Jakarta adalah solusi dalam mengantisipasi banjir. Sehingga, tidak perlu lagi saling caci maki dan menjatuhkan antar pendukung.
"Hari ini rumah kami kena, mungkin besok kalian. Tanpa solusi, banjir ini akan jadi 'arisan sial' yang bisa datang ke rumah siapa pun!," tulis dia.
