- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
VIVA – Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengakui pemerintah lebih condong kepada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang lockdown. Menurut Ma'ruf, kebijakan ini bersifat lebih moderat dan memungkinkan ekonomi warga tetap berjalan.
"Supaya tidak sama sekali tertutup," kata Ma'ruf, Selasa 31 Maret 2020.
Menurut dia, PSBB diambil karena berkaca dari kebijakan lockdown yang terjadi di India. Di negara tersebut menurut dia, justru terjadi kekacauan karena ketidaksiapan.
"Kami tidak ingin terjadi seperti di India, sampai terjadi penumpukan massa yang besar karena lockdown yang tidak dipersiapkan," ujar Ma'ruf.
Sementara untuk karantina wilayah, pemerintah katanya hanya mengizinkan untuk tingkat kelurahan saja atau bukan sampai tingkat kota/kabupaten. Pemerintah daerah juga menurutnya akan ikut mengawal pencegahan penularan virus corona COVID-19.
"Kemungkinan menerapkan karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, keputusan PSBB itu sudah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Menurut Presiden Joko Widodo, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, status ini berada dikendali Menteri Kesehatan, yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid 19.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
