Jokowi Bikin RS Darurat di Batam Dikritik, Pasien Bagaimana ke Sana?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kembali mengkritisi Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 1 April 2020. Di Pulau Galang, pemerintah telah membangun rumah sakit darurat penanganan COVID-19.
Fadli mengaku bingung kenapa pemerintah membangun rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam. Padahal, zona merah yang menjadi penyebaran wabah COVID-19 berada di Jakarta dan Jawa. Bukan cuma itu, yang jadi pertanyaan bagaimana pasien bisa pergi ke Pulau Galang.
"Episentrumnya di Jakarta dan Jawa, rumah sakitnya di Pulau Galang, Batam. Bagaimana cara pasien ke Pulau Galang?," kata Fadli lewat Twitter yang dikutip pada Rabu, 1 April 2020.
Harusnya, kata dia, pemerintah membangun rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di daerah Pulau Reklamasi Jakarta.
"Kenapa enggak bangun RS di Pulau Reklamasi Jakarta? Lebih terjangkau dan aman terisolasi," ujar Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.
Sementara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo juga sudah pernah mengusulkan Pulau Reklamasi Jakarta dijadikan sebagai opsi apartemen untuk rumah sakit darurat penanganan COVID-19.
"Kita tentu tidak berharap korban COVID-19 di Indonesia semakin membengkak, apalagi ada 'prediksi matematis' bisa tembus angka ribuan. Tentu memerlukan 'RS Darurat' lagi disamping Wisma Atlet Kemayoran & P. Galang. Mengapa tidak ada opsi apartemen-apartemen di Pulau-Pulau Reklamasi saja?," kata Roy Suryo lewat Twitter.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 10.00 WIB. Pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Dari Bandara Hang Nadim tersebut, Presiden Jokowi langsung menuju lokasi RS Darurat di Pulau Galang, Kelurahan Sei Jantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Turut serta dalam keberangkatan tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
