DPR Sahkan Perppu Corona, Ini Catatan Kritis PKS

VIVA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk percepatan Penanganan Pandemi virus Corona atau COVID-19 telah disetujui DPR RI menjadi Undang-undang. Satu-satunya Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Juga

Komisi II Puji Langkah Pemerintah Percepat Pengangkatan PPPK 2024

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, membacakan catatan Fraksi PKS, setidaknya ada 22 catatan yang diberikan oleh PKS terkait Perppu tersebut dan setelah disederhanakan, ada 4 poin yang ditekankan. Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara, misalnya pada Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. 

Baca Juga

Anggota DPR Minta Kemenhub Kaji Ulang Penurunan Kelas 17 Bandara Internasional

"Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun.  Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945," Tulis PKS yang dibacakan Said Abdullah saat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 12 Mei 2020.

Hal lainnya yang menjadi sorotan PKS yakni bunyi Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Pimpin Elite PKS Datangi Markas FAO, Salim Segaf: Kami Komit Terhadap Isu Pangan

Ketiga, Fraksi PKS mencermati terkait dengan Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Negara. Perpu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB.

Halaman Selanjutnya

Menurut PKS, klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas. "Fraksi PKS berpendapat tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang," kata Said