Serangan untuk Anies Baswedan, dari Bansos Sampai Kritik Soal Corona
- VIVAnews/Fajar GM
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sering ‘diserang’ oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, Anies disemprot soal bantuan sosial di tengah situasi pandemi COVID-19.
Tak tanggung-tanggung, Anies langsung dikeroyok tiga anak buah Jokowi soal bantuan sosial khusus di DKI Jakarta. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Memang, bukan baru-baru ini saja Anies mendapat ‘semprotan’ dari pemerintah pusat ketika memimpin Ibu Kota Jakarta. Untuk tahun 2020 saja, Anies jadi bulan-bulanan kritikan Menteri Jokowi mulai dari banjir DKI, normalisasi dan naturalisasi, revitalisasi kawasan Monas hingga bantuan sosial.
Maka dari itu, VIVA merangkum dari berbagai sumber sejumlah Menteri Jokowi yang pernah ‘menyentil’ Gubernur DKI Anies Baswedan pada Selasa, 19 Mei 2020.
Menteri PMK, Muhadjir Effendy
Tak disangka-sangka, Muhadjir yang terlihat kalem ternyata sempat bersitegang dengan Anies ketika rapat membahas soal data penyaluran bantuan sosial di wilayah DKI Jakarta saat diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ia mengakui dalam pemberian bantuan sosial terjadi masalah data, salah satunya dengan DKI. Misalnya, pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjadi tarik-menarik cocok-cocokan data.
Bahkan, Muhadjir mengumbar sempat bersitegang dan menegur keras Gubernur DKI Anies Baswedan. Saat rapat terbatas, kata dia, Anies menyodorkan data miskin baru di Jakarta sekitar 3.600.000 orang.
"Beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1.100.000 orang, kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah menanggung seluruh bantuan sembako hingga bantuan sosial tunai di Jakarta, padahal anggaran awal ada di daerah. Menurut dia, bukan hanya Jakarta tapi juga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, enggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," katanya.
Menteri Sosial, Juliari Batubara
Menurut Juliari, pembagian bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI ada kejanggalan. Bahkan, ia menyebut pembagian bantuan sosial di DKI tidak sesuai kesepakatan awal antara pusat dengan DKI Jakarta.
Setelah dilakukan pemeriksaan di 15 titik penyaluran bantuan sosial wilayah Jakarta, kata dia, ditemukan bahwa warga penerima bantuan sosial Kementerian Sosial sama dengan penerima bantuan sosial DKI Jakarta.
"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari.
Menteri PUPR, Basuki Hadjimoeldjono
Basuki dan Anies berseteru ketika Ibu Kota Jakarta dilanda banjir pada awal Januari 2020. Saat itu, Basuki mengatakan menyusuri Kali Ciliwung sepanjang 33 km, sepanjang 16 km di antaranya aman dari luapan karena sudah dinormalisasi. Tapi, yang dinormalisasi masih tergenang.
"Mohon maaf Bapak Gubernur (Anies Baswedan), selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu, kita lihat Insya Allah aman dari luapan," kata Basuki.
Sementara, Anies langsung menanggapi pernyataan Menteri PUPR Basuki. Anies beralasan selama tak ada pengendalian air yang dari Selatan, maka upaya yang dilakukan tetap akan bisa mengendalikan airnya.
"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno
Pratikno juga ikut menyentil Gubernur Anies yang melakukan revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Rencananya, proyek tersebut akan dijadikan Plaza Selatan konsepnya amphiteater atau ruang terbuka dan anggarannya Rp 150 miliar.
Seperti dikutip laman VIVAnews, Pratikno meminta revitalisasi kawasan Monumen Nasional harus dihentikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena belum mendapat izin dari Komisi Pengarah yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.
"Kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi Pengarah, karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus kita taati. Itu jelas belum ada prosedur yang harus dilalui ya, kita minta untuk distop dulu," kata Pratikno.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya
Terkait revitalisasi Monas, Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Anies melakukan penebangan sekitar 100 pohon. Nah, kementerian yang dipimpin Siti bergerak dalami prosedur revitalisasi yang menebang ratusan pohon.
Karena menurut dia, kelihatannya pekerjaan fisik yang sudah menebang pohon itu dari aspek lingkungan juga sedang didalami secara keahlian, dalam kaitannya dengan apakah ini masuk pada kerusakan lingkungan.
"Kalau memang ada indikasi pelanggarannya dan kelihatan pelanggarannya menurut pasal apa, ketentuan apa, sanksinya pasti ada," kata Siti seperti dikutip laman VIVAnews.
Anies dibela
Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban justru membela Anies yang kerap diserang oleh anak buah Jokowi, terutama dalam percepatan penanganan COVID-19. Menurut dia, kenapa pemerintah pusat berseteru dengan Anies dalam menanggulangi virus corona atau COVID-19.
“Menghadapi agresi COVID-19 kok bertengkar eksistensi. Ingat rakyat, ingat amanat UU, ingat maut. Gak suka Anies, lah dia Gubernur DKI. Makin diserang, makin tokcer,” kata Kaban dikutip dari Twitter pada Senin, 18 Mei 2020.
