Rizal Ramli Minta Sekolah Baru Buka di Januari 2021

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Natuna
Sumber :
  • VIVA/Bimo Aria

VIVA – Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar mengundur penerapan new normal atau tatanan kehidupan baru untuk di sekolah.

Saat ini, Pemerintahan Presiden Jokowi tengah menyiapkan langkah untuk melakukan penerapan new normal meskipun kondisi virus Corona atau COVID-19 masih berkeliaran di Indonesia. Sebab, Presiden Jokowi ingin masyarakat tetap produktif namun tetap aman dari COVID-19.

"Presiden @jokowi dan Nadiem, mohon sekolah SD, SMP dan SMA diundur sampai awal tahun depan. Corona masih belum betul-betul menurun," kata Rizal lewat Twitter yang dikutip pada Kamis, 28 Mei 2020.

Negara Ini Tuduh Iran sebagai Negara Teroris, Kok Bisa?

Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok

Menurut dia, banyak sekali Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Saking padatnya, maka nyaris sulit untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan ketat seperti menjaga jarak.
Pasien Imunodefisiensi Primer Minta Pemerintah Masukkan Terapi IDP ke dalam Formularium Nasional


"Folded Hands Jepang yang penanganan COVID-19 dan social distance-nya terjaga, juga undurkan sekolah sampai Januari," ujarnya.

Usulan Rizal Ramli dapat dukungan dari warganet, salah satunya akun @ria_otoluwa bahwa situasi virus corona masih belum menurun sehingga tidak peduli kalau anaknya tak naik kelas untuk tahun ini. Sebab, lebih baik mencegah dari wabah COVID-19.

"Kalau situasi masih seperti ini terus Pemerintah maksa anak-anak harus sekolah, aku NO!!  Gak apa-apa tahun ajaran baru ini anak-anak saya gak naik kelas, saya gak terima jika kehilangan anak gara-gara Virus," tulisnya.


Kemudian akun Twitter @Budiman___Ahmad juga berharap pemerintah menunda pembukaan sekolah-sekolah apabila penyebaran corona belum menurun, karena guru akan kesulitan menerapkan protokol kesehatan terhadap murid-muridnya.

"Pokoknya, jika sekolah dibuka saat Pandemi Wabah Covid-19 masih berbeda-beda grafik penurunannya di semua daerah, maka KASIHAN GURU & ANAK MURID. Sebab, mereka tak akan bisa berlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, khususnya soal : JAGA JARAK. Sebaiknya undur dulu," tulisnya.


Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari wabah ini. Karena menurut dia, masyarakat harus berkompromi dan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

Karena informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), meskipun kurva sudah agak melandai atau jadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, masyarakat harus berdampingan hidup dengan COVID-19.

"Yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Berdampingan itu justru tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID-19 dengan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat," kata Jokowi.

Menurut dia, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur kembali berjalan normal sambil melihat fakta-fakta di lapangan. Sebab, keselamatan masyarakat harus tetap prioritas.

"Kehidupan kita pasti berubah untuk mengatasi wabah ini. Itu keniscayaan, itu adalah yang oleh banyak orang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau Stasiun MRT dalam rangka kesiapan penerapan prosedur new normal di sarana publik pada Selasa, 26 Mei 2020.

Jokowi mengatakan mulai hari ini akan dikerahkan pasukan TNI dan Polri pada sejumlah lokasi yang menjadi pusat keramaian, tujuannya lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB.

"Akan digelar di empat provinsi, dan 25 kabupaten kota mulai hari ini. Sehingga kita harapkan, kedisiplinan yang kuat dari masyarakat, agar semakin terjaga dan kita harapkan nantinya curva penyebaran covid ini akan semakin menurun," kata dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Jual Kaos Tenggelamkan, Bantu Korban COVID-19

Gabah kering hasil petani di Malang

HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. HKTI usulkan HPP gabah naik jadi Rp6.757.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024