- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Dewan Masjid Indonesia (DMI) sempat mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid selama pandemi virus Corona COVID-19. Salah satunya terkait pelaksanaan salat Jumat yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama (MUI) DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan salat Jumat dibagi 2 gelombang karena keterbatasan tempat.
Ketua DMI Jusuf Kalla menjelaskan surat edaran tersebut mengacu pada fatwa Majelis Ulama (MUI) DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan salat Jumat dibagi 2 gelombang apabila ada keterbatasan tempat. Salat Jumat dua gelombang merujuk protokol kesehatan dengan menjaga jarak 1 meter saat salat berjamaah di dalam masjid di tengah pandemi COVID-19.
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Zaitun Rasmin merespons polemik tersebut. Menurutnya salat Jumat pada asalnya hanya satu gelombang yang dilakukan di masjid-masjid secara berjamaah pada waktu yang bersamaan.
"Untuk Indonesia hampir tidak ada kebutuhan dua gelombang karena tempat salat banyak. Masjid banyak. Dengan protokol physical distancing kapasitas masjid kurang 60 persen maka bisa gunakan semua ruangan, lapangan sehingga jemaah semua tertampung minimal hindari dua gelombang," kata Zaitun sebagaimana diberitakan VIVAnews, Kamis, 4 Juni 2020.
Zaitun menyampaikan jika salat Jumat dua gelombang tidak sah berdasarkan fatwa MUI tahun 2000. Sedangkan fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2001 yang jadi acuan DMI hanya untuk kondisi darurat.
"Misalnya, seperti kondisi sekarang (wabah COVID-19) masjid sudah dipakai tidak cukup, lapangan tidak cukup, aula gedung enggak ada, ternyata jumlah jemaah Jumat masih banyak (belum tertampung boleh salat dua gelombang)," kata Zaitun.
"Tapi hampir tidak terjadi di Indonesia," lanjutnya
Zaitun mengatakan bahwa masih banyak solusi untuk mengatasi kapasitas jemaah salat jumat meski diberlakukan jarak antarjemaah. Terlebih lagi masjid, musala atau tempat yang bisa jadikan tempat salat di Indonesia sangat banyak, sehingga opsi menggelar salat Jumat dua gelombang sebaiknya dihindarkan.
"Salat Jumat itu kan prinsipnya untuk persatuan. Kalau tidak memungkinkan (masjid penuh), masjid yang enggak dipakai salat atau musala dibuka saja," imbuhnya.
Baca juga: Eks Menhan Trump Sebut Presidennya Mau Devide et Impera Rakyat Amerika
