Bendera Partai Dibakar Pendemo Tolak RUU HIP, PDIP Tempuh Jalur Hukum

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • VIVA/ Eduward Ambarita.

VIVA – Massa aksi demonstrasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya yang menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sempat melakukan pembakaran pada bendera PDI Perjuangan. 

img_title Hasto PDIP Dukung Revisi UU Peradilan Militer, Singgung Prinsip Equality Before The Law

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP adalah partai militan, memiliki kekuatan grass roots, yang didedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 25 Juni 2020.

img_title Pesan PDIP untuk Kapolri Baru: Polri Harus Jadi Alat Negara Bukan Alat Kekuasaan

Menurutnya, bukan RUU HIP yang menjadi fokus utama partai tetapi fokusnya saat ini adalah membantu rakyat dalam melawan pandemi COVID-19. 

Baca Juga: ICW Dorong KPK Selidiki Penggunaan Helikopter Mewah Firli Bahuri

img_title Hasto PDIP Ungkap Demokrasi RI Alami Kemunduran, Ini Alasannya

"Presiden, Wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama," katanya.

Sementara, terkait pembakaran bendera PDIP, Hasto menegaskan jika partai akan menempuh jalur hukum. 

"Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tegas Hasto.

Terkait RUU HIP sendiri sikap PDIP sejak awal ditegaskan Hasto, bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.

"Rancangan Undang-Undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," katanya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia pun menyampaikan jika Indonesia merupakan negara besar yang begitu beragam dan sangat majemuk. Hasto mengharapkan masyarakat tetap dapat menjaga persatuan menghindari konflik pecah belah. 

"Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Hasto PDIP Sebut Penyadapan Prabowo adalah Politik Sandera, Singgung Penerima Informasi Akhir dari Listyo Sigit

Hasto Kristiyanto menyebut penyadapan terhadap Prabowo hingga Megawati sebagai politik sandera. PDIP desak polisi mengungkap pihak yang menjadi penerima informasi akhir.

img_title
VIVA.co.id
10 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut