- vstory
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah oknum, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim Kaltim . Tim KPK mengamankan Ismunandar di sebuah hotel di Jakarta, Kamis malam, 2 Juli 2020.
Penelusuran VIVA, Jumat, 3 Juli 2020, berdasar data elhkpn.kpk.go.id, Ismunandar terkahir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2019 silam.
Tercatat Ismunandar memiliki harta dengan jumlah total Rp3.148.310.015. Harta tersebut terdiri harta bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, kas setara kas, dan harta bergerak lainnya.
Ismunandar juga tercatat memiliki 14 bidang tanah yang tersebar di Kutai Timur dan Kota Samarinda. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Ismunandar mencapai Rp2.934.272.000.
Sementara alat transportasi, Ismunandar tercatat memiliki mobil Suzuki SB416 Tahun 1997 senilai Rp40 juta, harta bergerak lainnya Rp43 juta, serta kas dan setara kas berjumlah Rp131.038.015. Namun Ismunandar tercatat tidak memiliki utang.
Sementara diketahui, terkait OTT itu, kini Ismunandar masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK. Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, penangkapan terduga pelaku korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim Kaltim yang dilakukan KPK di beberapa tempat, diantaranya di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda.
Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, lanjut Ali, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak 7 orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK, di antaranya Bupati Kutim beserta istrinya. "Demikian pula mengenai jumlah barang bukti uang saat ini juga masih dihitung," kata Ali.
Sedangkan pihak-pihak yang diamankan di Kutim dan Samarinda sebanyak 8 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini. "Perkembangan berikutnya nanti kami sampaikan lebih lanjut," lanjut Ali.
Baca juga: Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK, Soal Pengadaan Barang dan Jasa
