- Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sangat percaya diri bahwa rencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, untuk menggunakan hak interpelasi tidak akan terealisasi.
Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja untuk melihat kegiatan perlombaan HUT RI ke-74 di kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. Menurutnya, pembahasan soal hak interpelasi belum ada dan dapat dipastikan tidak akan terlaksana.
“Itu belum pasti, dibahas nanti saja,” singkat Ridwan Kamil kepada awak media.
Seperti diketahui, rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diklaim semakin solid. Ini dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai rencana proyek-proyek besar dan bantuan keuangan yang terlihat asal-asalan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, menjelaskan, langkah tersebut terus mendapat respons positif dari seluruh fraksi guna memanggil Ridwan Kamil. Hal ini untuk merasionalisasi proyek-proyek dan program besar yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Misalnya soal mekanisme bantuan keuangan ke Kota dan Kabupaten yang cenderung asal-asalan, tidak ada dokumen perencanaan awal yang cukup tapi diberikan bantuan, dampaknya anggaran tersebut tak mampu diserap karena secara prosedur dokumennya yang memang tak lengkap sehingga tak bisa direalisasikan, jumlahnya ratusan miliar,” ujar Asep Wahyu.
Salah satu kebijakan lain dari Ridwan Kamil yang mendapat sorotan adalah rencana revitalisasi alun-alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.
Asep menilai, kasus di Jonggol merupakan salah satu pola Ridwan Kamil yang harus diungkap. DPRD melihat Ridwan Kamil tidak memiliki rencana yang baik, bahkan justru terlihat spontanitas.
“Jadi, kalau soal Ciri Mekar yang di Cibinong itu hanya satu dari sejumlah masalah yang sama di tempat lain. Ada banyak kegiatan yang mekanisme perencanaannya ngawur hingga dananya tak terserap,” ujarnya.
