PDIP Tolak Rasialisme dan Separatisme
- VIVA/Putra Nasution
VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP prihatin atas terjadinya rusuh di Manokwari dan daerah lainnya di Papua.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif pada semua warga negara, menolak tindakan separatisme dan menegaskan NKRI sudah final.
"PDIP sangat menyesalkan terhadap berbagai tindakan rasisme, intoleransi, dan perlakuan diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang," kata Djarot di DPP PDIP, Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.
Djarot menambahkan, pada saat bersamaan, PDIP menolak keras terhadap gerakan separatisme, karena NKRI sudah final. "NKRI sudah final membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, persatuan dan kesatuan bangsa berdiri di atas prinsip kebangsaan. Di mana, seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
"Karena itulah, PDIP sangat menyesalkan terhadap berbagai aksi intoleransi, diskriminasi, dan rasisme yang memecah solidaritas bangsa. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa kecuali. Ke depankan tertib hukum, tindak tegas para provokator, dan kaum perusuh," katanya.
Djarot kembali menegaskan, Papua merupakan bagian dari NKRI. Atas dasar itu, PDIP mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memajukan Papua, hal tersebut senada dengan cita cita proklamator Bung Karno yang sejak awal berjuang untuk menyatukan Papua dalam bingkai NKRI.
"Berdasarkan semangat pembebasan itulah Bung Karno bersama rakyat Papua melawan penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Dalam semangat pembebasan yang sama, PDIP berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan, serta memastikan agar keadilan sosial ekonomi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia," katanya. (asp)
Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas Ilegal di Nabire Papua, 3.500 Hektare Kembali ke Negara
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap Izin tambang emas PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Nabire, Papua Tengah.
