DPR Sentil Media Asing yang Beritakan Kerusuhan Papua
- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVA – Pemberitaan kerusuhan di Monokwari, Papua Barat, menyedot perhatian media asing. Namun, anggota dewan menyesalnya media asing tersebut malah membuat panas situasi.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali. Dia meminta media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif, apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.
"Sangat disesalkan, banyak media Asing seperti DW Jerman, menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," ujar Ahmad di Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.
Ahmad minta media asing, agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan Pemerintah Pusat di Papua saat ini.Â
"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi, kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," kata dia.Â
Menurut Ahmad, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisir sebagai kebijakan negara. Media asing, kata dia, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.Â
Menurutnya, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua, untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.Â
"Yang pertama dilakukan Pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM satu Harga, Divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. Stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan PON (Pekan Olah Raga Nasional). Lalu, pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis,"kata dia.Â
Sebelumnya di Manokwari, massa aksi memblokade sejumlah jalan pada Senin pagi ini. Massa juga dilaporkan sempat membakar kantor DPRD Papua Barat. Kerusuhan juga melebar ke wilayah lain. (asp)
Kontak Tembak di Nduga, 2 Anggota OPM Tewas! TNI Sita Uang Rp88 Juta
Kontak tembak antara personel Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, berujung maut.
