Dituding Bela HTI, Guru Besar Undip Gugat Rektor

VIVAnews - Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Prof Suteki, menggugat rektor di kampusnya lantaran telah diberhentikan dari jabatan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum pada 28 November 2018.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Percepatan Pembentukan Satgas MBG

Gugatan terhadap Rektor Undip Prof Yos Johan Utama itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Pemberhentian dari jabatan itu diduga merupakan buntut dari kesediaan Prof Suteki karena menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juducial review di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2017 silam.

Suteki yang merupakan Guru Besar pengajar Ilmu Hukum dan Pancasila selama 24 tahun tersebut merasa dirugikan atas hak jabatan, dan nama baiknya sebagai penerus Yayasan Institute Satjipto Foundation yang dicopot jabatannya karena dianggap melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Baca Juga

Luhut: Kepastian Hukum Jadi Prasyarat Pembentukan Family Office

Dia menggugat Rektor Universitas Diponegoro atas pemberhentiannya melalui surat keputusan nomor: 586/UN7.P/KP/2018 tentang pemberhentian dua jabatan penting dan beberapa jabatan lain di luar kampus.

Didampingi 21 kuasa hukum melalui kantor hukum Dr Achmad Arifullah, SH MH & Patners, Suteki mengajukan gugatan sengketa atas terbitnya surat keputusan itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan itu teregister pada nomor perkara: 61/G/2019/PTUNSMG tertanggal 20 Agustus 2019.

Baca Juga

Pengamat Nilai Penyitaan Dokumen Pribadi di Jalan Raya Tak Miliki Dasar Legal, Ini Alasannya

Ketua tim Advokasi Prof Suteki, Dr Achmad Arifullah menganggap bahwa kliennya telah dicopot dari jabatannya tanpa ada proses mekanisme yang diatur sesuai kode etik atau proses klarifikasi melalui sidang disiplin ASN, maupun Senat Universitas.

"Pemberhentian terhadap klien kami justru tanpa adanya pemeriksaan langsung," kata Arifullah di Semarang, Rabu, 21 Agustus 2019.

Ia mengatakan kehadiran penggugat yakni Prof Suteki sebagai saksi ahli dalam persidangan judicial review pada bulan Oktober 2017 dan 1 Februari 2018 lalu dianggap sebagai pelanggaran berat, karena mengganggu kedaulatan NKRI yang tidak sesuai dengan keahliannya sebagai dosen Pancasila. Padahal, dia memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan keilmuannya. Namun, hal itu dinilai melanggar Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 oleh Rektor Undip.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, keahliannya di bidang Ilmu Hukum dan dosen Pancasila karena pendidikan dan pengalamannya sesuai pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan saat itu merupakan bersifat ilmiah, teknis atau pendapat khusus tentang suatu alat bukti untuk pemeriksaan. Keterangan ahli menurut Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.