Saling Klaim Pelabuhan Marunda

Pelabuhan Marunda
Sumber :
  • Dok. PT KCN

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari jika KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.

img_title Mitsubishi Triton, Hilux sampai Isuzu D-Max Bekas Siap Cari Majikan Baru

“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” kata dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bantahan

img_title Maunya Bahlil Ekspor Sumber Daya Alam RI Tak Lewat Negara Perantara: Indonesia Tidak Bisa Diatur

Kuasa Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Hamdan Zoelva, meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melindungi aset negara terkait kasus sengketa pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

Menurut dia, alasan PT KBN meminta perlindungan kepada pemerintah agar ada perlindungan aset negara yang ingin direbut pihak swasta

img_title Daftar 33 Negara yang Minta Warga Siapkan Stok Pangan Darurat, Ada Tetangga RI!

“KBN telah tulis surat meminta perlindungan hukum kepada Presiden melindungi aset negara. Karena ini aset negara dengan nilai sangat tinggi. Kami minta atensi kasus ini jangan sampai aset ini lepas di luar BUMN,” kata Hamdan Zoelva saat sesi jumpa pers di Hotel Borobudur.

Saat ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan aset negara yang ingin diambil pihak swasta.

Diketahui, saham PT KCN terdiri dari PT KBN 15 persen dan PT Karya Teknik Nusantara (KTU) sebanyak 85 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta.

Dia menegaskan, penting bagi PT KBN mengklarifikasi informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN. (ren)
 

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Fahri Bachmid Ingatkan Konstitusi Tak Atur Batas Maksimal Tertentu

Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut