Saling Klaim Pelabuhan Marunda
- Dok. PT KCN
Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari jika KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.
“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” kata dia.
Bantahan
Kuasa Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Hamdan Zoelva, meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melindungi aset negara terkait kasus sengketa pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Menurut dia, alasan PT KBN meminta perlindungan kepada pemerintah agar ada perlindungan aset negara yang ingin direbut pihak swasta
“KBN telah tulis surat meminta perlindungan hukum kepada Presiden melindungi aset negara. Karena ini aset negara dengan nilai sangat tinggi. Kami minta atensi kasus ini jangan sampai aset ini lepas di luar BUMN,” kata Hamdan Zoelva saat sesi jumpa pers di Hotel Borobudur.
Saat ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan aset negara yang ingin diambil pihak swasta.
Diketahui, saham PT KCN terdiri dari PT KBN 15 persen dan PT Karya Teknik Nusantara (KTU) sebanyak 85 persen.
Menurut dia, apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta.
Dia menegaskan, penting bagi PT KBN mengklarifikasi informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN. (ren)