VIVA – Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Polisi Ade Yaya Suryana mengatakan, dua kabupaten ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur mempunyai angka kriminalitas yang rendah. Dua kabupaten tersebut yakni kabupaten Penjam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.
"Saya kira kalau dilihat peta di Kaltim, memang dua kabupaten itu menempati posisi yang menengah ke bawah dari segi kriminalitas," kata Ade di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 28 Agustus 2019.
Ade menyebut, wilayah kabupaten Penjam Paser Utara mempunyai angka kriminalitas yang lebih rendah ketimbang Kutai Kartanegara. Sebab, Penjam Paser Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran.
"Apalagi kalau PPU. Kalau PPU itu kan memang boleh dikatakan kabupaten pecahan dari Kabupaten Paser, jadi relatif sedikit untuk angka kriminalitas maupun kegiatan permasalahan sosial," katanya.
Lebih jauh, Ade menuturkan, bahwa Polda Kalimantan Timur akan meningkatkan pengamanan secara khusus guna persiapan pemindahan ibu kota. Dengan angka kriminalitas yang rendah, maka hal tersebut menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur.
"Saya kira presiden salah satu pertimbangannya itu untuk menentukan di sana," kata Ade.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasier Utara dan Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden guna mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia.
Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor. Selain itu, penunjukan Kalimantan Timur karena lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan di tengah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
"Di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap dan sudah tersedia lahan milik pemerintah seluas 180 ribu hektare," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.
Jokowi menuturkan, langkah pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pemerintah juga akan tetap membuat wilayah industrialisasi baru di sejumlah wilayah. Sedangkan, untuk Jakarta, Jokowi memastikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk dijadikan kota bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional.
Adapun kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, Jokowi mengungkapkan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana 19 persen akan dianggaran dari APBN dan sisanya swasta dan kerja sama KPBU.
