Pemerintah Data Perempuan dan Anak yang Trauma Pasca Rusuh Papua

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise (kanan)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengaku sedang melakukan pendataan terkait korban anak dan perempuan akibat kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Meski disebut sudah kondusif, kerusuhan pecah sejak Senin, 19 Agustus 2019.

img_title Warga Transmigran di Keerom Papua Kini Bisa Sulap Kotoran Sapi dan Sampah Jadi Pupuk

Yohana mengatakan, korban yang ditangani karena mengalami trauma karena kerusuhan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Yang jelas mungkin masalah trauma ya, trauma saja dalam keadaan ketakutan saya sudah terima itu," kata Yohana, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 September 2019.

img_title Paulus Waterpauw Dorong Penyelesaian Konflik Papua Berbasis Pancasila dan Kearifan Adat

Menyusul kondisi yang mulai kondusif, Yohana mengaku sudah mengirim tim dan stafnya untuk terjun ke Papua. Tujuannya agar mereka bisa masuk ke pedalaman sehingga bisa mencari tahu korban anak dan perempuan yang mengalami trauma.

Kemudian, langkah lain yang dilakukan Yohana dengan mengajak dialog para kepala suku. Untuk memberi pencerahan, pentingnya menyelamatkan perempuan dan anak.

img_title Menko Polkam Dudung: Karhutla di Papua Sudah Menurun

"Saya akan mengundang kepala-kepala suku, tokoh-tokoh adat untuk datang kita berbicara khusus tentang perempuan dan anak itu yang tadi saya sampaikan," katanya.

Yohana mengatakan, sebenarnya kementerian yang ia pimpin sudah menjalin kerja sama sejak 2016. Namun, mulai intensif bekerja sama dengan para kepala adat dan tokoh agama tahun-tahun terakhir ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan menggandeng mereka, kata dia, baik itu tokoh perempuan sampai mahasiswa, diharapkan bisa menurunkan hingga menghilangkan trauma pada anak serta perempuan. Hingga kini, pihaknya masih mengumpulkan data berapa jumlah korban.

"Kami belum mendapat data-data, karena kami kayaknya dalam keadaan situasi seperti itu belum bisa bebas masuk ke dalam. Nanti saya suruh staf khusus kami yang bisa bertemu langsung dengan mereka untuk mendata," tuturnya.

Wamendagri Ribka Haluk dorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di 4 DOB Papua.

Wamendagri Ribka Haluk Kejar Target Pusat Pemerintahan 4 DOB Papua Beroperasi 2028, Ini Progres Pembangunannya

Wamendagri Ribka dorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan empat DOB Papua. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan beroperasi pada 2028 melalui kepastian anggaran.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut