- U-Report
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
Tiga daerah seperti Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat dan Cirebon Patimban Majalengka (Rebana) menjadi pilihan.
Kepala Bidang (Kabid) Gempa Bumi dan Tsunami Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG), Sri Hidayati menilai, penempatan ibu kota baru harus diputuskan pada daerah yang memiliki kerentanan bencana tingkat rendah.
“Kalau layak tidaknya memang harus ada detail dulu, berapa luas wilayahnya, kalau kelayakan itu harus ada pendetailan dulu juga. Ketika memutuskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti sudah ada rencana kedepannya mau seperti apa, kalau (potensi) banjir ya pasti ada lah upaya-upaya pencegahan supaya tidak ada rawan banjir lagi,” ujar Sri, Selasa 10 September 2019.
Wilayah yang menjadi pilihan yaitu Tegalluar, menurut Sri, perlu ada pendetailan karena wilayah tersebut memiliki kerawanan bencana banjir, gempa bumi dan gerakan tanah. Sedangkan Walini, yang menjadi bagian pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya, juga masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam.
“Kan itu masih wacana, Tegalluar memang harus pendetailan, kalau kerawanan gempa bumi di Jawa Barat hampir semuanya rawan,” ujarnya.
Lanjut Sri, untuk kawasan Subang, Cirebon dan Majalengka, terutama Majalengka, memiliki kerentanan bencana alam rendah dibandingkan kawasan Tegalluar dan Walini.
“Ya mungkin daerah itu kerentanan terhadap gempa bumi ya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan kawasan Walini,” katanya.
Ibu Kota Jawa Barat direncanakan akan dipindahkan dari Kota Bandung. Pemindahan karena Kota Bandung dinilai sudah tidak lagi efisien melayani pusat Pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan rencana tersebut sedang dalam proses kajian setelah diresmikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
“Dikaji dulu beberapa lokasi, ada di Tegalluar di walini (Bandung Barat) atau Rebana juga. Karena secara fisik Kota Bandung juga sama dengan Jakarta, sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan,” ujar Ridwan Kamil di Bandung, Kamis 29 Agustus 2019.
Ridwan Kamil menilai, sistem pemerintahan ibu kota Jawa Barat di Kota Bandung sulit lagi dimaksimalkan untuk optimalisasi pelayanan publik. “Karena contohnya kantor-kantor pemerintahan cek clok cek clok di mana-mana dan tidak produktif. Kajian akan dilaksanakan enam bulan ke depan,” katanya.
