BJ Habibie dan Sejarah Referendum Timor Timur

VIVAnews - Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie menghembuskan napas terakhirnya Rabu, 11 September 2019, pada pukul 18.05 WIB. Banyak kenangan juga warisan yang ditinggalkan sosok yang dikenal sebagai ahli pesawat terbang tersebut di masa hidupnya, salah satunya adalah soal referendum Timor Timur.

Baca Juga

Jembatan Ambruk di Kupang Ditargetkan Rampung Akhir Tahun, Jenderal Maruli: Jadi Hadiah Natal dari Presiden

Saat ia menjadi presiden, ada masalah yang sangat krusial yaitu soal otonomi Provinsi Timor Timur. Atas usul PBB, Presiden Habibie mengadakan jajak pendapat yang diselenggarakan 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET (United Nations Mission for East Timor) dan diikuti oleh penduduk Timor Timur.

Hasilnya diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999 yang diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur. Sebesar 78,5% penduduk Timor Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia.

Baca Juga

PBB Peringatkan Bahaya AI, Soroti Ancaman yang Bisa Berdampak ke Indonesia

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No. VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Dalam bahasa lain, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi Negara Timor Leste.

Kebijakan Habibie tersebut pada akhirnya menjadi titik akhir perang antara militer Indonesia melawan kelompok pro kemerdekaan Timor Timur yakni Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente) yang berlangsung sejak 7 Desember 1975. Ketika itu ABRI menggelar operasi militer besar-besaran yang dinamai Operasi Seroja.

Baca Juga

Digugat ke MK, Penetapan 26 Anggota Wantimpres Disebut Sudah Sesuai Konstitusi

Dilansir dari situs wawasansejarah.com, sebelum merdeka Timor Timur sempat menjadi wilayah yang dikuasai oleh beberapa negara. Negara pertama yang menduduki Timor Timur adalah Portugis pada 1520, kemudian Spanyol tiba pada 1522.

Pada tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau itu. Namun kekuasaan direbut Inggris pada 1812-1815.

Setelah Inggris pergi, Belanda dan Portugis memperebutkan hegemoni kekuasaan atas Pulau Timor. Portugis akhirnya memperoleh kedaulatan atas wilayah bagian timur setelah melakukan perjanjian dengan Belanda pada 1860 dan 1893, perjanjian terakhir hanya bertahan sampai 1914. Selama Perang Dunia II Timor berada dalam kekuasaan Jepang.

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Provinsi Timor Timur tetap berada dalam pendudukan Portugis sampai tahun 1975. Selama dalam kontrol Portugis, salah satu partai politik utama Timtim, Frente Revolucionária Timor Leste Independente (Fretilin) mendapat banyak kontrol atas wilayah tersebut dan pada bulan November 1975 mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste.

Halaman Selanjutnya

Pada 7 Desember 1975 pasukan Indonesia yang didukung Amerika dan Australia menduduki wilayah tersebut. Di tahun berikutnya Indonesia mendeklarasikan Timtim sebagai bagian integral dari negara tersebut sebagai Provinsi Timor Timur (Timtim).