Canangkan GNKP, Ma'ruf Amin: Kita Tak Perlu Impor Pangan ke Depannya
- VIVAnews/ Rifki Arsilan
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP), di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2019. Pencanangan gerakan itu dihadiri oleh Ketua Umum MUI yang juga Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024, KH. Ma'ruf Amin.
Ma'ruf menyatakan, gerakan kedaulatan pangan nasional harus didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam di nusantara. Menurut Ma'ruf, gerakan kedaulatan pangan itu dapat mewujudkan kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang.
"Sehingga ke depan kita tidak perlu impor (pangan), padahal kita punya bahan yang cukup, tenaga kerja yang cukup. Jangan sampai lahan yang tadinya kurang, tenaga kerja juga kita harus dukung supaya mampu menghasilkan hasil pertanian yang baik," kata Ma'ruf.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sektor pertanian harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal itu harus dilakukan guna mendapatkan nilai tambah dari hasil atau produk para petani.
"Saya kira itu dulu ya karena kita ingin mendorong supaya pertanian kita itu dikembangkan dengan memberikan nilai tambah, sehingga menghasilkan sesuatu dijual hasilnya diekspor, dan kita dorong supaya ada corporate farming. Sekarang urban farming anak mudanya hobi. Teknologinya tinggi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI, Azrul Tanjung, menyatakan pencanangan GNKP untuk umat ini lahir atas keprihatinan neraca perdagangan ekspor impor komoditas pangan pada semester I 2019.
Menurut Azrul, total ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14.9 ribu ton atau senilai Rp171 miliar. Sementara nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton atau sebesar Rp35.5 triliun.
"Jadi jika dihitung secara matematis, nilai ekspor kita tidak ada 1 persen dari nilai impor kita. Kebutuhan pangan kita, hampir 100 persen masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain," kata Azrul.
Dengan demikian, lanjut Azrul, gerakan nasional menuju kedaulatan pangan secara nasional harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para ulama. (ase)
