- VIVA / Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mendukung gerakan dan demonstrasi antikorupsi, yang dua hari terakhir dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah kota besar. Namun NU mengingatkan agar jangan sampai gerakan tersebut ditumpangi kelompok-kelompok yang selama ini menyuarakan radikalisme.
"Mahasiswa jangan ditumpangi, mahasiswa jangan dibayar, mahasiswa harus mandiri. Ingat, kamu itu kuliah dibayari orang tuamu, jangan sampai disusupi ideologi tertentu," kata Ketua Tanfidziyah NU Jatim Marzuki Mustamar, di kantor NU Jatim Jalan Masjid Al Akbar Surabaya pada Selasa, 24 September 2019.
Sejak awal NU sepakat bahwa negara harus diurus secara jelas, menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, penegakan hukum harus dijalankan, dan korupsi harus diperangi. Tetapi NU juga bertekad memerangi radikalisme yang bisa jadi menumpangi gelombang aksi mahasiswa. "Antikorupsi yes, tapi antiradikalisme juga yes," ujar Marzuki.
NU khawatir gelombang aksi mahasiswa ditumpangi ideologi tertentu, juga oleh kepentingan politik berkaitan dengan Pemilihan Presiden beberapa bulan lalu. Indonesia Harus hati-hati, beri kesempatan untuk pemerintah menata pemerintahan ini. Nah, perkara ada yang kurang tegas, ada korupsi, ayo disuarakan," kata Marzuki.
Diketahui, gelombang unjukrasa oleh elemen mahasiswa terjadi di sejumlah kota besar sejak Senin hingga Selasa ini, 23-24 September 2019. Aksi dipicu disahkannya Undang-undang KPK, dibahasnya R-KUHPidana, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan beberapa undang-undang lainnya, yang dinilai keluar dari semangat reformasi dan demokrasi.
Di Surabaya, Jawa Timur, rencana aksi besar-besaran akan digelar oleh gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi ekstra kampus pada Kamis mendatang, 26 September 2019. Isu yang diangkat sama, yakni mengkritik elit legislatif dan eksekutif terkait UU KPK, R-KUHPidana, dan dugaan pembelokan demokrasi.
Berlangsung Ricuh, Polisi Seret dan Tangkapi Demonstran di China
Bentrokan tersebut terjadi karena adanya gelombang protes atas aturan penguncian COVID-19 di China secara ketat selama tiga tahun pandemi berlangsung.
