Jokowi Siap Bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum Papua

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan para tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, 10 September 2019. Jokowi hari ini menyatakan siap bertemu dengan kelompok pro-referendum Papua.
Sumber :
  • VIVAnews/Agus Rahmat

VIVAnews - Presiden Jokowi menegaskan siap bertemu dengan siapa saja dalam menyesaikan masalah Papua, termasuk dengan kelompok pro-referendum Papua. Ada dua kelompok yang disarankan bisa bertemu presiden, yakni ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat).

img_title Pengamat Nilai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadi Fondasi Penting Penguatan Pembangunan Nasional

"Ya nggak ada masalah bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin 30 September 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Usulan ketemu kelompok-kelompok yang pro terhadap kemerdekaan di Papua, sempat diusulkan oleh perwakilan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dan Papua Barat, saat bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

img_title Digugat ke MK, Penetapan 26 Anggota Wantimpres Disebut Sudah Sesuai Konstitusi

Setidaknya ada beberapa usulan mereka dalam mengatasi masalah Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan ke Moeldoko dan meminta untuk diteruskan ke Presiden Jokowi.

Permintaan agar Jokowi membangun dialog dengan ULMWP dan KNPB disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, pada Selasa 24 September 2019 di Kantor KSP di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

img_title Presiden Luncurkan Perlinsos Digital 10 November, Hadirkan Keadilan Bagi Rakyat

“Khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat),” kata Ferdinando saat membacakan.

Mereka berharap agar penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat seperti pemerintah menyelesaikan GAM di Aceh. Di mana ada negara ketiga sebagai pihak yang netral. Mereka menginginkan model penyelesaian dialog.

Jaksa Agung sekaligus Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ST Burhanuddin (ketiga kiri)

Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas Ilegal di Nabire Papua, 3.500 Hektare Kembali ke Negara

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap Izin tambang emas PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Nabire, Papua Tengah.

img_title
VIVA.co.id
23 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut