Jelang Pelantikan Jokowi, Masyarakat Harus Cermat Tangkal Hoax

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
Sumber :
  • DPR

VIVA – Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024, akan dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019. Masyarakat diimbau untuk cermat menangkal informasi bohong alias hoax.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Djoni Lubis. Ia menyoroti pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mesti didukung dan tak boleh diganggu jelang pelantikannya.

“Siapa pun pemerintahnya, tidak boleh diganggu. Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah perlu dukungan masyarakat yang bersatu. Salah satunya harus cermat dan ikut mencerdaskan masyarakat untuk menangkal hoax,” kata Djoni, dalam keterangannya, Jumat 11 Oktober 2019.

Dia menekankan saat ini, yang terpenting harus bisa mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi periode lima tahun ke depan. Ia mengancam, aparat pejabat negara harus komitmen dalam mengawal APBN dan APBD, demi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, jangan sampai aparat menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan yang salah seperti perilaku korupsi.

“Kita punya misi. Misi kita mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mengawal APBN dan APBD. Bila ada segelintir pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya, aliansi tidak segan-segan melaporkan ke instansi terkait,” ujar Djoni.

Dalam kesempatan ini, juga disertai penandatanganan notakesepahaman antara Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dan Yayasan Kerja Indonesia Jaya (YKIJ). Notakesepahaman yang ditandatangani untuk Program Indonesia Merekat di 34 provinsi.

Sementara itu, Ketua Harian YKIJ, Denny D. Kustia menjelaskan, yayasan yang dipimpinnnya sudah tersebar dengan jaringan yang luas. Ia bilang kerjasama ini juga untuk membantu dan mengawasi bidang sosial dari luar sisi pemerintah.

Ringankan APBN, Indonesia Re Godok Skema Pembiayaan Rekonstruksi Akibat Bencana

Dia mencontohkan kerjasama ini diharapkan bisa membantu program di daerah. Salah satunya seperti penerangan listrik di daerah.

“Ada program yang namanya Cahaya Indonesia, yaitu untuk membantu penerangan listrik di desa-desa terpencil,” ujar Denny.

Lewati Triwulan I 2024, APBN Terus Jadi Shock Absorber Perekonomian Nasional

Seperti diketahui, jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf ada isu yang disebut ingin menggagalkan pelantikan. Hal ini menurut Polri merujuk penangkapan sejumlah orang yang salah satunya seorang dosen perguruan tinggi.

Para pelaku ini diamankan polisi karena berupaya akan membuat kerusuhan. Wilayah yang diincar untuk kerusuhan adalah dengan meledakkan bom ikan berisi paku di sepanjang wilayah Grogol sampai dengan Roxy, Jakarta Barat.

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

Sampaikan Pesan Puan, Gobel: Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel membacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024.

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024