Tiga Syarat Perppu KPK Bisa Diterbitkan
- VIVA/M Ali Wafa
Dalam hal materi muatan Perppu mereview materi muatan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, baik dalam bentuk mengubah atau menghapus sebagian atau bahkan mencabut berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, maka kedudukan Perppu tersebut adalah inkonstitusional, karena hal ini secara tidak langsung menjadi executive review terhadap undang-undang, yang secara konstitusional hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Berlakunya Perppu inkonstitusional tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme constitutional review atau ditolak oleh DPR dalam mekanisme legislative review,” ujarnya.
Untuk mencegah adanya preseden buruk dalam pembentukan Perppu, tambahnya, maka kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, sebaiknya diajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi atau dilakukan perubahan melalui tahapan dan prosedur pembentukan undang-undang di DPR. (asp)