Tiga Syarat Perppu KPK Bisa Diterbitkan

Ilustrasi aksi tolak revisi UU KPK
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dalam hal materi muatan Perppu mereview materi muatan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, baik dalam bentuk mengubah atau menghapus sebagian atau bahkan mencabut berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, maka kedudukan Perppu tersebut adalah inkonstitusional, karena hal ini secara tidak langsung menjadi executive review terhadap undang-undang, yang secara konstitusional hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

img_title Gerindra Sultra Dukung Dasco jadi Cawapres, Andi Ady Beberkan Alasannya

“Berlakunya Perppu inkonstitusional tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme constitutional review atau ditolak oleh DPR dalam mekanisme legislative review,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk mencegah adanya preseden buruk dalam pembentukan Perppu, tambahnya, maka kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang KPK, sebaiknya diajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi atau dilakukan perubahan melalui tahapan dan prosedur pembentukan undang-undang di DPR. (asp)

img_title Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi
Raffi Ahmad.

Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad telah berkonsultasi dengan KPK terkait statusnya sebagai pejabat dan pekerja seni

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut