- VIVAnews/ Reza Fajri.
VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, siap mundur jika tak mampu melaksanakan pemangkasan sistem eselon di berbagai Kementerian dan Lembaga. Sebab, ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang juga disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden periode 2019-2024 di MPR.
"Janji saya ke Presiden kalau setengah tahun ini saya tidak mampu, saya gagal, saya mundur," kata Tjahjo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Dia mengatakan, tugas dari Kementerian PANRB memang adalah menciptakan birokrasi yang lebih ramping sehingga bisa mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya, permasalahan sistem eselon ini memang membuat sistem administrasi di Kementerian dan Lembaga menjadi lamban khususnya untuk mengeluarkan izin.
"(Ide) penghapusan eselon III sampai V itu sebetulnya sudah masuk sejak tahun 2012," kata dia.
Dia menegaskan bahwa persoalan mendasar sistem birokrasi di Indonesia, adalah struktur yang sangat hirarkis. Sehingga, pengambilan keputusan sering terlambat karena berhenti di banyak jabatan.
"Kalau di Kemendagri, itu eselon III yang sangat berkuasa," kata mantan Mendagri itu.
Setiap pengambilan keputusan di kementerian, lanjut Tjahjo, selalu banyak tertahan di eselon III. Misalnya, untuk satu peraturan menteri yang baru, lebih lama di eselon III, lalu diproses di eselon II, eselon I, biro hukum, sekjen dan akhirnya baru ditandatangani menteri.
"Eselon III yang ngutak-ngatik, jadi orientasi struktural itu masih sangat dominan di sini sehingga mengakibatkan penundaan pengambilan keputusan," ucapnya.
