ICW Sudah Duga Jokowi Ogah Terbitkan Perppu KPK

Pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin di MPR 20 Oktober 2019.
Sumber :
  • tvOne

VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sudah memprediksi kalau Presiden Jokowi enggan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyesalkan Perppu KPK itu tak kunjung muncul.

img_title KPK Dalami Dugaan Suap Penghapusan Temuan Audit BPK di Klaten

"Sikap Jokowi sudah diprediksi jauh-jauh hari," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu 3 November 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Soal penguatan pemberantasan korupsi yang dilontarkan Jokowi dinilai suatu kebohongan. Apalagi Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK.

img_title KPK Minta KKP dan Kemenbud Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer Buntut Pengadaan Rp14,7 Miliar

Untuk itu, ICW menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak paham kinerja pemberantasan korupsi seutuhnya. Revisi UU KPK dianggap memang sengaja didesain untuk melakukan pelemahan terhadap kinerja pemberantasan korupsi.

"Istana tidak paham bagaimana konsep lembaga anti korupsi yang baik, internalnya sudah ada deputi pencegahan, adanya Ombudsman sebagai lembaga mal administrasi. Istana gagal paham bagaimana konsep lembaga antikorupsi yang baik, siapa pun yang dipilih, itu membuat kekeliruan," kata dia.

img_title KPK Respons Pernyataan Raffi Ahmad soal Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu tentang KPK. Desakan menerbitkan perppu sempat muncul setelah UU KPK yang lama direvisi dan sudah disahkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jokowi mengatakan, perppu tidak dikeluarkan karena sudah ada yang mengajukan judicial review ke MK. Menurut eks Wali Kota Solo itu proses judicial review di MK mesti dihormati.

"Kita melihat bahwa sekarang masih ada proses uji materi di MK. Kita harus  menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada orang masih berproses di uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah putusan yang lain," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 November 2019. (ren)

Rapat Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI setujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset soal Tindak Pidana Korupsi

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut