- VIVAnews/Lilis Khalis
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menilai, keberadaan lembaga Ombudsman tak efektif.
Menurut dia, sebagai lembaga yang ditugasi mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik, rekomendasi Ombudsman masih diabaikan pemerintah.
"Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman Republik Indonesia ini belum efektif," kata Mahfud saat menghadiri Penganugerahan Predikat Kepatuhan atau Ombudsman Award tahun 2019 di Jakarta, Rabu 27 November 2019.
Mahfud mengatakan, hal tersebut lantaran pengalamannya yang pernah duduk di pemerintahan, lembaga peradilan ataupun lembaga swadaya masyarakat. Ia menyebut, Ombudsman kurang menunjukkan taji dan membantu masyarakat yang merasa mendapatkan pelayanan maksimal. Birokrasi yang berbelit- belit dan masyarakat ada yang merasa haknya tak dipenuhi, Ombudsman dapat masuk untuk menengahi atau setidaknya memproses laporan tersebut.
"Ombudsman Republik Indonesia ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah," katanya menjelaskan.
"Ombudsman itu lah yang nanti berikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan Peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian yang objektif," ujarnya.
Meski dianggap keberadaannya belum efektif, Mahfud menilai, Ombudsman sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia berharap, lembaga pemerintah juga mendukung kerja - kerja Ombudsman.
"Sehingga kita perlu dukung adanya Ombudsman ini sebagai salah satu institusi yang ada dibentuk oleh Negara."
