VIVAnews - Rapat Kerja antara Komisi X DPR dan Mendiknas akhirnya menyepakati untuk menggelar Ujian Nasional (UN) pada bulan Maret tahun ini. Meskipun rapat berjalan alot dan diwarnai penolakan dua fraksi, serta catatan pertimbangan enam fraksi, namun akhirnya UN diputuskan akan tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dua fraksi yang menolak penyelenggaraan UN ialah PDIP dan PKS. Keduanya menyuarakan keras keberatan mereka terhadap sistem UN yang dipandang tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat dan peserta didik.
Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Dedi "Miing" Gumelar, menyatakan bahwa dasar hukum bagi pelaksanaan UN seperti yang telah ditetapkan MA, belum terpenuhi.
"Syarat UN berdasarkan keputusan MA kan jelas. Pertama, harus ada perbaikan mutu guru terlebih dahulu. Kedua, rasa keadilan terpenuhi dalam distribusi pendidikan. Tapi nyatanya, terjadi berbagai ketidakadilan pendidikan dari Sabang sampai Merauke," ujar Dedi, Rabu 27 Januari 2010. Dengan demikian, PDIP melihat pelaksanaan UN tidaklah tepat dan melanggar hukum.
Fraksi PKS pun tak kalah sengitnya dari PDIP. "PKS menolak UN jika UN menjadi standar kelulusan," tandas Rohmani, anggota Komisi X dari Fraksi PKS. Karena UN merupakan salah satu standar kelulusan siswa, maka PKS pun dengan tegas menolak penyelenggaraan UN. PKS hanya sepakat apabila UN sekedar dijadikan komponen penilaian, bukan standar kelulusan.
"Seharusnya gagal UN belum tentu tidak lulus, karena tiap-tiap daerah memiliki standar dan fasilitas pendidikan yang berbeda," kata Rohmani lagi.
Bagaimanapun, PDIP dan PKS pada akhirnya memutuskan untuk tidak menghalangi pengesahan penyelenggaraan UN. Namun keduanya mencantumkan nota keberatan (minderheits nota) atas hasil rapat tersebut. Selanjutnya, alokasi dana UN yang berjumlah sekitar Rp 524 miliar, juga dapat segera digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan UN.
Pengesahan terhadap pelaksanaan UN juga disertai dengan beberapa catatan penting dari DPR. Pertama, pengawasan atas UN harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kebocoran soal yang kerapkali terjadi dari tahun ke tahun.
Kedua, tanggung jawab pelaksana UN harus diperjelas agar tidak ada yang bisa mengelak dari tanggung jawab masing-masing apabila terjadi kebocoran soal. Ketiga, harus ada kajian yang lebih komprehensif tentang formula kelulusan.
"Yang terpenting, sekolah atau satuan pendidikan yang berhasil mencegah kebocoran soal seratus persen, harus memperoleh reward (penghargaan)," ujar Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar. Dengan demikian, sistem reward and punishment akan berlangsung adil.
Ia menekankan, reward bukan seharusnya diberikan kepada sekolah atau daerah yang berhasil meluluskan seratus persen muridnya, melainkan kepada sekolah yang berhasil mencapai nol persen angka kecurangan dalam UN.
Anutusias Punya Anak Perempuan, Alyssa Soebandono Sampai Lakukan Hal Ini
Menyambut kelahiran anak pertama, Alyssa Soebandono merasa sangat antusias. Diungkap Dude, Istrinya itu sampai membeli baju-baju untuk anak perempuannya tersebut.
