- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, tak menampik jumlah Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri masih minim di Indonesia. Namun ia memastikan, Kementerian tidak akan berhenti untuk memperjuangkan hal itu.
“Kami masih terus berjuang untuk menambah madrasah negeri. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Memang ini terkendala banyak hal, termasuk anggaran dan lain-lain,” katanya dalam sebuah forum diskusi dengan sejumlah wartawan di Depok, Jawa Barat, Senin, 2 Desember 2019.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengusulkan ratusan madrasah untuk dinegerikan. Namun tidak setiap usulan bisa disetujui di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
“Tapi setidaknya kami sudah lakukan identifikasi, ya setidaknya satu kabupaten/kota harus punya Madrasah Aliyah minimal satu. Karena masih banyak kabupaten/kota di Indonesia belum punya Madrasah Aliyah negeri termasuk Depok,” ujarnya.
Target Dirjen Pendidikan Islam minimal satu, dan kalau bisa lebih. “Tsanawiyah minimal tiga sampai empat, terus ibtidaiyah-nya minimal lima sampai sepuluh setiap kabupaten/kota. Nah ini yang masih sedang berproses,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Kamaruddin, cukup banyak yayasan yang dikelola masyarakat bersedia menyerahkan asetnya untuk dijadikan madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Jumlahnya mencapai ratusan. Namun belum semua terwujud menjadi madrasah negeri. (ase)
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
