- VIVA/Bayu Nugraha
VIVA – Politikus PDIP, Kapitra Ampera, menilai bahwa sejatinya negara yang rugi bila tak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI. Sebab, tidak bisa menindak ataupun membubarkan FPI bila ada tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Jadi bila SKT FPI tidak diterbitkan yang rugi itu adalah negara," kata Kapitra Ampera dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa malam, 3 Desember 2019.
Sementara bagi FPI, cuma dua hal kerugiannya bila SKT tak kunjung diterbitkan. Pertama, tidak dapat menerima hibah dari pemerintah, dan kedua, tidak boleh kerja sama dengan pemerintah.
"Tapi, kalau dia bertentangan dengan Pancasila dan UUD, pemerintah tidak bisa bubarkan. Dia tidak terdaftar," kata Kapitra.
Lagipula apakah bila FPI tidak terdaftar, maka tidak boleh berunjuk rasa atau demo? Kapitra menegaskan boleh. Itu juga sesuai instrumen yang berlaku.
Sejatinya, FPI sudah patuh secara hukum, meskipun di AD/ART tidak mencatumkan kata Pancasila. Sebab, dalam regulasi yang ada saat ini, baik dalam UU No 16 tahun 2017, maupun Perppu dan UU Nomor 17 tahun 2013, tidak mewajibkan mencantumkan kata Pancasila melainkan asasnya, yakni tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. (ren)
HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. HKTI usulkan HPP gabah naik jadi Rp6.757.
