Terlambat Kirim RAPBD, Kemendagri Tegur Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Sumber :
  • Fajar GM

VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim surat peringatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telat menyerahkan RAPBD 2020 untuk dievaluasi. Teguran sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

img_title Bikin Melongo! 1,16 Ton Ketamine di Belawan Bernilai Rp3,48 Triliun

"Itu di pasal 312 bisa dicek pembahasan RAPBD itu diharapkan selesai per 3 November kita menyebutnya 1 bulan sebelum pelaksanaan anggaran. Sampai dengan tanggal 30 November kemarin harus sudah selesai," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Rabu 4 Desember 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski menegur, Syarifuddin memastikan lembaganya belum akan menjatuhkan sanksi pada Perda yang belum menyerahkan Raperda APBD 2020 dan hanya memberikan peringatan.

img_title Usai Dibuka Pramono, Ribuan Pencari Kerja Padati SMESCO

"Belum kena sanksi. Makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya. Karena aturannya 30 November  harusnya selesai. Jadi bicara ketepatan waktu artinya sudah tidak tepat tapi belum kena sanksi," jelasnya.

Syarifuddin menambahkan sanksi baru akan dijatuhkan Kemendagri bila hingga 1 Januari mendatang pemda belum menyerahkan Raperda APBD 2020. Dan sanksi tersebut berupa sanksi administrasi.

img_title Jakarta Terbuka bagi Pencari Kerja dari Luar Daerah, Pramono Dorong Pelatihan Bahasa Asing

Ia memastikan Kementerian akan turun tangan bila pembahasan Raperda 2020 berjalan alot, karena hal tersebut akan mengganggu pelayanan pada masyarakat.

"Dan pengalaman saya kalau kita sudah turun selesai juga itu. Karena demi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski tidak detail menurutnya ada 23 daerah selain DKI Jakarta yang belum menyerahkan Raperda 2020. Namun agak kurang tepat bila Pemprov DKI terlambat menyerahkan mengingat jarak kedua lembaga tersebut yang berdekatan.

"Artinya sangat potensial untuk kami ingatkan. Untuk mengujinya kami hubungi daerah per daerah. Daerah lain mungkin ada pesawatnya yang belum sampai, DKI tinggal naik ojek," katanya.

Presiden Prabowo Subianto

Survei IPO: 66% Masyarakat Puas dengan Kinerja Prabowo

Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, 66 persen masyarakat mengaku puas

img_title
VIVA.co.id
25 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut