- Nur Faishal / VIVAnews.
VIVA – Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan sebanyak 49 korban konflik Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak beberapa tahun lalu, hingga kini mereka masih hidup dalam pengungsian di Kabupaten Sidoarjo.
Mensos menegaskan itu dengan penyerahan kartu tersebut secara simbolik di sela-sela kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping BPNT 2019, di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam, 12 Desember 2019.
"Dari 66 pengungsi yang masih tinggal (di Sidoarjo), sebanyak 49 memenuhi syarat mendapatkan bantuan," kata Juliari.
Dia berharap, penyitas atau korban konflik Sampang dapat diterima dan membaur dengan masyarakat lain, sehingga mereka dapat menata kembali kehidupannya. Ia meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat melakukan pendampingan kepada para penyitas tersebut secara maksimal.
"Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Mari bersama-sama kita bersatu untuk membangun Indonesia maju dan sejahtera. Tidak ada lagi konflik," ujar mensos.
Sebanyak 269 orang pendamping bantuan sosial (Bansos) pangan menghadiri acara peningkatan kapasitas pendamping itu. Mereka berasal dari enam provinsi, khususnya wilayah III yang terdata dalam Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Jawa Timur.
Penguatan kapasitas pendamping juga diikuti para pendamping dari kalangan milenial. Mensos merasa senang melihat keterlibatan generasi milenial tersebut karena mereka diyakini memiliki pola pikir terbuka dan mampu mengikuti perkembangan zaman.
"Kehadiran pendamping milenial membuat pemerintah semakin optimistis penyaluran bansos pangan ke depan akan semakin baik," ujarnya.
Direktur Jenderal PFM Kemensos, Andi ZA Dulung, mengatakan, peningkatan kapasitas pendamping BPNT diikuti oleh beberapa unsur, antara lain Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) sebanyak 95 orang, Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan sebanyak 14 orang, dan unsur dari Kemensos serta Dinas Sosial 34 orang.
"Kita berharap mereka yang mendapatkan pelatihan ini bisa membantu KPM PKH dan BPNT bisa berdaya dan keluar dari masalah kemiskinan yang mereka alami selama ini," kata Andi Dulung.
