Wapres: Kesetiakawanan Sosial Mampu Atasi Intoleransi dan Kemiskinan
- Istimewa
VIVA – Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyakini nilai-nilai kesetiakawanan sosial mampu mengatasi dua tantangan besar bangsa, yakni intoleransi dan kemiskinan. Dua tantangan ini bisa mengancam keutuhan bangsa bila tidak serius diatasi.
Menurut Wapres, intoleransi bisa dalam bentuk perbedaan agama, etnisitas, perbedaan pendapat, juga perbedaan sikap politik.
“Sikap intoleransi ini semakin hari semakin menguat. Intoleransi bila dibiarkan bisa menjadi bibit tumbuhnya radikalisme, dan bahkan dalam bentuk ekstrem bisa menjadi bibit terorisme," kata Wapres dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019, di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dikutip dari siaran persnya, Jumat 20 Desember 2019.
Wapres menyatakan, nilai kesetiakawanan sosial bisa mengikis intoleransi dengan mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, atau pernbedaan lainnya. “Dengan semangat toleransi, bisa memperkuat daan menjaga karakter masyarakat Indonesia yang majemuk,” katanya.
Masalah kedua, adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Wapres, memang selama pemerintahan Joko Widodo angka kemiskinan sudah berhasil ditekan di bawah 1 digit, hingga mencapai 9,41 persen. Namun jumlah masyarakat kurang mampu mencapai 25 jutaan jiwa.
“Banyak kasus konflik sosial yang akarnya sebenarnya adalah lebarnya ketimpangan pendapatan. Usaha peningkatan pendapatan dengan program pemberdayaan masyarakat hanya bisa terlaksana bila dalam jiwa masyarakat memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi,” kata Wapres.
Dalam kesempatan itu Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mengatakan, di dalam masyarakat Indonesia tumbuh jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih. “Ini harus terus dikembangkan, direvitalisasi, didayagunakan dalam kehidupan berbangsa,” kata Mensos.
Menurut Mensos, saat ini bangsa Indonesia masih berhadapan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan kebencanaan yang jumlahnya tidak kecil.
“Sementara pemerintah memiliki kemampuan terbatas, sehingga diperlukan peran serta masyarakat. Maka kesetiakawanan sosial masa kini adalah instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari dan untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera,” kata Mensos.
Di lain pihak, peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi “alat pengungkit” untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat, yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota,” kata Mensos.
Dalam kesempatan ini, tak lupa Mensos menyapaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Baik dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-Polri, unsur non pemerintah, dunia usaha, para relawan, dan berbagai unsur masyarakat yang lain. Hadir dari Kementerian Sosial, hampir seluruh pegawai di semua level.
Pada kesempatan tersebut pula, dilakukan penyerahan pataka HKSN dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang akan menjadi tuan rumah HKSN 2020.
Pada puncak Peringatan HSKN 2019 yang dihadiri sekitar 1000 orang tersebut, dilakukan pula penganugerahan Satya Lencana Kebhaktian Sosial oleh Presiden RI Joko Widodo kepada sejumlah pihak.
Hadir pula sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air. Acara dimeriahkan dengan tarian rakyat yang diperagakan secara kolosal, dan iringan Paduan Suara SMA 3 Banjarbaru.
