- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 20 Desember 2019. Mereka memuji cara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, alias Risma dalam mengelola APBD yang dinilai sangat transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik penggelembungan anggaran.
Memang, sejak menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan Pemkot Surabaya pada 2002, Risma mengembangkan e-government. Ketika menjadi Wali Kota Surabaya, sistem itu dikembangkan, dilanjut dengan e-budgeting, e-procurement, e-musrenbang, e-audit, e-performance, dan berbagai sistem penunjang secara terintegrasi. Dalam hal itu Surabaya jadi pelopor.
Anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut dalam rombongan, Ima Mahdiah, mengatakan Risma berhasil mengelola APBD Surabaya dengan baik, karena sukses membangun sistem yang apik. Menurutnya, sistem yang dibangun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai wakil rakyat dari ibu kota negara itu sebagai perwujudan nyata semangat anti-korupsi.
"Memang kelihatan banget bagaimana semangat anti-korupsi ala Bu Risma. Dia bukan hanya bangun sistem, tapi juga dari dirinya tidak ada niat mencuri uang negara. Jadi, di Surabaya tidak ada anggaran-anggaran ganjil sebagaimana kami temukan di DKI Jakarta," ujar Ima.
Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini perlu mencontoh cara Risma mengelola anggaran. Kuncinya ada pada kepemimpinan. Karakter kepemimpinan yang bebas korupsi memastikan seluruh organisasi itu bebas praktik haram pencurian uang negara.
“Tapi kalau sudah ada niat pengadaan barang-barang enggak urgent, mark-up, niat beri hibah untuk tim sukses, ya bikin rakyat sedih,” kata Ima.
Ima juga belajar tentang bagaimana Risma menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, sesuai UU Keuangan Negara. Salah satunya adalah prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
"Jadi, Bu Risma pakai prinsip itu, artinya dia belanjakan APBD bukan dengan pendekatan proyek. Jadi yang benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya, tidak bikin pengadaan yang tidak urgent dan tidak efisien. Seperti di DKI Jakarta, kan enggak seharusnya beli barang-barang puluhan miliar padahal barang itu enggak diperlukan rakyat," kata Ima.
Prinsip yang diterapkan Risma, lanjut Ima, ditunjang dengan sistem perencanaan yang bagus. "Di Surabaya enggak ada bangun sesuatu, eh begitu sudah jadi, dibongkar lagi, seperti yang lagi ramai di Jakarta. Kalau bangun, lalu bongkar lagi, berarti kan enggak efisien dan enggak efektif. Rakyat dirugikan, karena itu kan duit rakyat," katanya.
