Sepekan Belum Surut, Kota Samarinda Siaga Darurat Banjir

Banjir di Kota Samarinda
Sumber :
  • VIVAnews/NR Syaian

VIVA – Setelah sekira 6 hari musibah banjir melanda ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, akhirnya Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menetapkan status siaga darurat. Hal itu ia lakukan setelah meninjau langsung beberapa titik banjir serta memimpin rapat koordinasi dan menetapkan Status Siaga Darurat pada Rabu kemarin, 15 Januari 2020.

Banjir Bandang Terjang Melawi Kalbar, 700 KK dari 17 Desa Terdampak

"Memang setelah saya turun langsung ke lapangan saya tangkap banyak permintaan nasi bungkus dan lainnya. Intinya masyarakat yang terdampak banjir saat ini sangat membutuhkan makanan," ujarnya di ruang VIP Anjungan Karamumus Balai Kota Samarinda, Kamis, 16 Januari 2020.

Menurut dia, wajar saja bagi korban terdampak banjir sangat membutuhkan suplai makanan. Bila kondisi di lapangan memungkinkan bantuan segera didistribusikan bantuan berupa beras dari Provinsi Kaltim. "Selain itu segera kita suplai bantuan untuk dapur umum atau posko-posko banjir Kota Samarinda,” ucap Jaang.

Banjir di OKU Sumsel Rendam 10 Kelurahan, 1 Jembatan Gantung Putus dan 1.695 KK Terdampak

Dalam situasi tersebut, sebutnya, semua perangkat harus bersatu padu bahu membahu untuk bersama membantu dan komunikasi terus selalu dijaga.

"Saya putuskan keluarkan SK Status Siaga Darurat untuk banjir Kota Samarinda. Tetapi meski hanya siaga darurat penanganan di lapangannya sama dengan status tanggap darurat,” kata dia. 

Inisiatif untuk Menekan Dampak Pemanasan Global Terus Dilakukan

Plt Kepala BPBD Samarinda, Hendra menjelaskan status keadaan darurat ada tiga fase, pertama siaga darurat, kedua tanggap darurat dan ketiga pemulihan.  

"Karena banjir di Kota Samarinda masih terlokalisir dan daerah kiri kanannya sebagai penyangga serta pemerintahannya masih berjalan normal. Sehingga kita tidak bisa semena-mena langsung menentukan status tanggap darurat," ujar Hendra.

Kendati demikian, lanjut Hendra, kalaupun statusnya masih siaga darurat tetapi penangannya sudah sama seperti tanggap darurat. "Sehingga kita tidak menggunakan dana dari BPBD tetapi kita menggunakan sumber yang ada sehingga dari OPD–OPD lainnya, Peternakan, Bulog dan lainnya bisa masuk," imbuhnya.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya