Kerajaan Abal-abal Dianggap Merusak Tatanan
- Dok. Pribadi
VIVA – Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN menyatakan, munculnya keraton dan kerajaan abal-abal mengancam eksistensi keraton atau kerajaan yang sudah lebih dulu ada dan diakui negara.
Ketua Umum FSKN, Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat mengatakan, munculnya kerajaan-kerajaan baru tersebut merusak tatanan keraton-keraton yang ada. Menurut dia, hal itu bisa membuat keberadaan keraton-keraton yang ada ini dianggap sama dengan keraton-keraton abal-abal tersebut.
“Padahal, kondisi kita ini sekarang sudah sangat berat dalam melestarikan adat, menjaga tradisi, pusaka dan budaya yang ada di keraton-keraton seluruh Indonesia ini. Dan dengan ditambah muncul kerajaan-kerajaan yang baru-baru ini, sehingga masyarakat atau mungkin juga sebagian dari tokoh-tokoh pejabat atau tokoh yang lainnya melihat bahwa keraton-keraton yang benar-benar ada dan memang peninggalan raja-raja di seluruh Nusantara ini disamakan dengan keraton-keraton yang baru muncul ini,” ujarnya kepada VIVAnews
FSKN mendesak, pemerintah bersikap tegas terkait keberadaan keraton dan kerajaan abal-abal tersebut. Selain itu pemerintah juga diminta meluruskan sejarah terkait keberadaan keraton-keraton yang ada di Nusantara.
“Karena kalau tidak seperti itu apa yang terjadi hari ini akan dianggap oleh generasi muda dan generasi yang akan datang bahwa seolah-olah apa yang terjadi hari ini betul. Karena ini kan ditonton oleh bangsa Indonesia, oleh kaum milenial dan lain sebagainya.,” ujar Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon ini menambahkan.
“Ini sangat mengganggu kita. Karena ini kan seperti dagelan. Dan ini dapat berpengaruh kepada keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan yang (secara historis) sejak dulu ada.”
Silahkan baca wawancara lengkap antara VIVAnews dengan Ketua Umum FSKN, Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat di Keraton Abal-abal Menganggu dan Merusak Tatanan
Mendagri Tegaskan Reforma Agraria untuk Kepentingan Rakyat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah rakyat.
