- Istimewa
VIVA – Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal memaparkan pentingnya strategi manajemen media. Menurutnya, manajemen media bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Tentunya, Polri sebagai penanggung jawab keamanan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 2/2002 kita berkepentingan, untuk melakukan manajemen media,” kata Iqbal dalam Rapim Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu 29 Januari 2020.
Di era digitalisasi ini, kata Iqbal, tentu menimbulkan ekses yang negatif, sehingga terjadinya revolusi king of fake atau maraknya berita palsu hingga bias informasi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pada intinya, manajeman media itu bagaimana menekan isu negatif dan menaikkan isu positif,” kata Iqbal.
Untuk itu, sambung Iqbal, tidak berlebihan jika Kapolri Jenderal Idham Azis dan pendahulunya Jenderal (Purn) Tito Karnavian menempatkan manajemen media sebagai program prioritas.
“Karena, di lingkungan baik global maupun regional telah menghendaki Polri untuk melakukan pemetaan media secara profesional,” kata Iqbal.
Mantan Wakapolda Jawa Timur ini mengatakan, pada prinsipnya semua Kementerian dan Lembaga membutuhkan restu dari masyarakat, dan media merupakan representasi dan suara dari masyarakat.
Untuk itu, kata Iqbal, selain membangun sistem, Humas Polri juga menjalin kemitraan terhadap media itu sendiri. “Kita komunikasi intensif kepada media, bukan hanya ketika ada masalah saja, kita curi hatinya,” ujarnya.
Dengan manajeman media, Polri bisa menjadi pemain menentukan isu, mengelola hingga mendiktenya. “Saya pernah disampaikan oleh bapak Kapolri bahwa Kadiv Humas itu bukan lagi sekedar juru bicara, tapi dia tampil sebagai king maker,” kata Iqbal.
Iqbal menjelaskan, Humas saat ini menjadi bagian penting bagi semua Satuan Kerja (Satker) di setiap Polda. Ia mencontohkan pentingnya peran humas ketika ada pengungkapan sebuah kasus yang menjadi perhatian masyarakat, jika tanpa diaplikasi dengan baik, tentu sangat disayangkan.
“Karena, media itu dapat 80 persen dapat memengaruhi persepsi publik,” ujarnya.
Pada intinya, Iqbal menambahkan, dalam rangka strategi manajemen media harus piawai dalam mengemas narasi. Hal ini menjadi keharusan jika narasi yang dikemas dengan baik dan pas tentunya akan berdampak positif.
Misalnya kejadian begal, lalu karena marak di sosial media menjadi faktor pembentuk opini publik daerah itu tidak aman. Nah, ketika itu bisa diungkap, lalu diberitakan masif hingga viral tentu akan merubah persepsi publik.
“Ini upaya membentuk opini jaminan keamanan,” katanya.
