Jokowi: Harus Ada Regulasi Lindungi Media dari Platform Digital Asing

Presiden Jokowi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh terkait harus adanya regulasi untuk melindungi media nasional yang saat ini terancam oleh platform digital dari luar. 

img_title Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube Pendukung Pemerintah Indonesia, Komdigi Desak Klarifikasi dan Transparansi

Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Puncak Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di halaman Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin, Sabtu, 8 Februari 2020. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tadi malam saya sudah berbincang dengan para pimred (pimpinan redaksi). Saya minta segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir. 

img_title Tiga Kader PSI Mundur, Jokowi Ungkap Fokus Partai Saat Ini

Jokowi mengakui, memang saat ini belum ada regulasi yang tegas mengatur platform digital beroperasi di Indonesia. Aturan itu dinilai perlu karena sangat menjajah dunia pers saat ini.

"Saya menyerap semua aspirasi. Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar. Pajak juga tidak bayar, aturan maupun regulasi tidak ada," katanya.

img_title Komdigi Soroti Google Usai 19 Ribu Kanal YouTube Ditutup, Minta Penjelasan soal Indonesia

Hal ini, lanjut Jokowi, sangat disayangkan, padahal aturan pers nasional diatur sangat rinci. Sebaliknya, platform digital tidak punya aturan dan dengan bebas meraup iklan untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia.

“Hampir semua negara mengalami hal yang sama sekarang. Tanpa adanya aturan, barang-barang tersebut sudah masuk ke semua negara,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi pun menyampaikan, informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik pula. Untuk itu, Presiden meminta ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi, sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik.

"Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat. Momentum HPN tahun ini saatnya kita bangkitkan pers yang dapat melindungi bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dunia luar," ujar Jokowi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan catatan VIVAnews, hingga saat platform digital dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia masih bebas meraup keuntungan di Indonesia tanpa ada aturan tegas. Bahkan, seperti Google, Facebook hingga Netflix pun masih bebas dari pungutan pajak dari pemerintah. 

Padahal, perhitungan Ditjen Pajak, Potensi pajak yang bisa dikumpulkan oleh pemerintah dari sektor tersebut mencapai puluhan triliun. Potensi pajak tersebut bisa dihitung dari perhitungan total konsumsi jasa dan barang tak berwujud yang berasal dari luar negeri dan kemudian masuk ke Indonesia. Jumlah konsumsi tersebut dari tahun ke tahunnya terus meningkat.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut