Jokowi: Harus Ada Regulasi Lindungi Media dari Platform Digital Asing
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh terkait harus adanya regulasi untuk melindungi media nasional yang saat ini terancam oleh platform digital dari luar.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Puncak Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di halaman Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin, Sabtu, 8 Februari 2020.
"Tadi malam saya sudah berbincang dengan para pimred (pimpinan redaksi). Saya minta segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Jokowi mengakui, memang saat ini belum ada regulasi yang tegas mengatur platform digital beroperasi di Indonesia. Aturan itu dinilai perlu karena sangat menjajah dunia pers saat ini.
"Saya menyerap semua aspirasi. Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar. Pajak juga tidak bayar, aturan maupun regulasi tidak ada," katanya.
Hal ini, lanjut Jokowi, sangat disayangkan, padahal aturan pers nasional diatur sangat rinci. Sebaliknya, platform digital tidak punya aturan dan dengan bebas meraup iklan untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia.
“Hampir semua negara mengalami hal yang sama sekarang. Tanpa adanya aturan, barang-barang tersebut sudah masuk ke semua negara,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi pun menyampaikan, informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik pula. Untuk itu, Presiden meminta ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi, sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik.
"Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat. Momentum HPN tahun ini saatnya kita bangkitkan pers yang dapat melindungi bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dunia luar," ujar Jokowi.
Berdasarkan catatan VIVAnews, hingga saat platform digital dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia masih bebas meraup keuntungan di Indonesia tanpa ada aturan tegas. Bahkan, seperti Google, Facebook hingga Netflix pun masih bebas dari pungutan pajak dari pemerintah.
Padahal, perhitungan Ditjen Pajak, Potensi pajak yang bisa dikumpulkan oleh pemerintah dari sektor tersebut mencapai puluhan triliun. Potensi pajak tersebut bisa dihitung dari perhitungan total konsumsi jasa dan barang tak berwujud yang berasal dari luar negeri dan kemudian masuk ke Indonesia. Jumlah konsumsi tersebut dari tahun ke tahunnya terus meningkat.