5 Bupati Kompak Dukung Pemekaran Kapuas Raya
- VIVANews/Fikri Halim
VIVA – Sudah lima Bupati di Kalimantan Barat mendukung wacana Kapuas Raya menjadi provinsi dan terpisah dari Kalimantan Barat. Kapuas Raya dinilai menjadi kebutuhan untuk mendorong kebaikan ekonomi pulau Kalimantan.
Selain itu, pemekaran Kapuas Raya juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu menyatakan daerah perbatasan merupakan prioritas dan layak dimekarkan. Apalagi, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kelima bupati itu adalah Bupati Kapuas Hulu AM. Nasir, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sekadau Rupinus, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Bupati Melawi, Panji.
"Kapuas Raya ini selain usulannya sudah sejak lama dan juga memang paling layak dimekarkan," ujar M. Nasir kepada wartawan, Rabu, 26 Februari 2020.
Dia menekankan, alasan Kapuas Raya layak menjadi provinsi karena punya luas wilayah yang lebih luas. Hal ini didukung data bahwa Kalbar sebagai provinsi induk yang memiliki perbatasan sepanjang lebih dari 970 kilometer dengan Malaysia.
Maka itu, sejak awal Pemkab Kapuas Hulu mendukung usulan pemekaran ini. Ia meyakini jika dimekarkan maka akan menghasilkan percepatan baik dari sisi pembangunan daerah.
"Ini yang penting. Kalau Kapuas Raya segera dimekarkan, akan ada satu percepatan baik dari sisi pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat," tutur Nasir.
Pun, Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan hal yang sama. Ia menekankan, Kapuas Raya menjadi provinsi sebagai satu kebutuhan untuk Kalbar.
Bagi Jarot, Kapuas Raya layak jadi provinsi karena punya cakupan dalam daerah perbatasan. Menurutnya, akan ada dampak positif dengan Kalbar akan memiliki otonom demi mengatur pelayanan masyarakat sampai sistem transformasi birokrasi.
“Memiliki provinsi sendiri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memberikan kepada kita ruang yang lebih luas untuk inovasi, transformasi birokrasi,” ujarnya.
Selain lima bupati, dukungan Kapuas Raya jadi provinsi juga pernah disuarakan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi
Bupati Nonaktif Pati Sudewa Divonis 8,5 Tahun Bui, Terbukti Terima Suap Rp1,3 M dan Gratifikasi Rp2,1 M
Bupati nonaktif Pati, Sudewa, divonis 8,5 tahun penjara dalam perkara korupsi proyek di DJKA dan pemerasan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
